Eropa Kepanasan: Belajar dari Singapura, Tapi Jangan Tiru Kecanduan AC

Gelombang panas yang melanda Eropa dan Amerika Utara dalam beberapa pekan terakhir memicu kembali perdebatan tentang peran pendingin ruangan (AC) di kawasan yang sebelumnya jarang membutuhkannya. Elon Musk, pendiri Tesla, bahkan menyebut pendiri Singapura, Lee Kuan Yew, sebagai 'jenius' karena menjadikan AC sebagai fondasi pembangunan negara kota tropis itu. Namun, di balik pujian tersebut, para ilmuwan justru mengingatkan bahwa solusi instan berupa pemasangan AC massal bukanlah jawaban yang tepat untuk krisis iklim yang semakin akut.

Winston Chow, profesor iklim perkotaan dari Singapore Management University yang juga menjabat sebagai salah satu ketua Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), menilai bahwa kota-kota di Eropa tidak perlu meniru ketergantungan Singapura pada AC. Menurutnya, sejarah Singapura memang menunjukkan bahwa AC memungkinkan produktivitas di iklim tropis, tetapi konteks geografis dan sosial Eropa sangat berbeda. "Ada godaan untuk menyimpulkan bahwa setiap rumah di Eropa harus belajar dari Singapura dengan membeli AC. Namun, topik ini menjadi bola politik di negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, di mana resistensi terhadap AC cukup kuat karena kode bangunan yang ketat dan kekhawatiran lingkungan," tulis Chow dalam analisisnya di CNA.

Laporan IPCC terbaru menegaskan bahwa gelombang panas ekstrem akan semakin sering dan intens. Pada kenaikan suhu 2°C, intensitas panas ekstrem setidaknya dua kali lipat dibandingkan pada 1,5°C; pada 3°C, intensitasnya akan empat kali lipat. Pertanyaan mendesak bagi kota-kota di Eropa adalah apakah infrastruktur, bangunan, dan institusi mereka akan beradaptasi sebelum panas menjadi darurat kesehatan masyarakat yang rutin. Sebagian besar perumahan, sekolah, rumah sakit, dan transportasi di Eropa dirancang untuk perlindungan dari dingin, bukan panas. Isolasi yang menyelamatkan jiwa di musim dingin justru memerangkap panas di musim panas. Efek pulau panas perkotaan memperparah kondisi karena batu, aspal, dan beton menyimpan panas di siang hari dan melepaskannya di malam hari.

Chow menekankan bahwa AC memang diperlukan dalam adaptasi iklim—ia menyelamatkan jiwa, melindungi perawatan medis, dan menjaga sekolah serta tempat kerja tetap berfungsi. Namun, ia juga memunculkan pertanyaan keadilan: siapa yang mendapat pendinginan? IPCC mencatat bahwa risiko panas bersifat terdiferensiasi. Kesenjangan pendinginan muncul ketika rumah tangga kaya dapat membeli keamanan termal, sementara rumah tangga miskin menghadapi rumah yang lebih panas, risiko kesehatan lebih tinggi, dan lebih sedikit pilihan. Di Singapura sendiri, banyak ruang dalam ruangan justru terlalu dingin, memaksa orang membawa kardigan atau sweter ke kantor atau mal.

Pelajaran utama dari Singapura, menurut Chow, bukanlah pada penggunaan AC yang masif, melainkan pada pendekatan portofolio yang sistemik. Singapura memiliki Strategi Ketahanan Panas Nasional yang menggabungkan proyeksi iklim dengan pembangunan perkotaan jangka panjang. Langkah-langkahnya mencakup perancangan kawasan dengan aliran udara dan ventilasi yang baik, penambahan ruang hijau dan biru, penggunaan material dingin pada permukaan bangunan, serta sistem pendingin distrik yang efisien. Selain itu, ada peringatan dini panas, edukasi publik, dan dukungan khusus bagi pekerja luar ruangan, lansia, dan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Bagi Indonesia, yang juga berada di kawasan tropis dengan kelembaban tinggi, perdebatan ini relevan. Penggunaan AC di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung sudah sangat tinggi, dan seringkali tidak efisien. Banyak gedung perkantoran dan mal yang mendinginkan ruangan hingga suhu di bawah 23°C, suatu kebiasaan yang oleh Chow disebut sebagai 'kebiasaan buruk' yang tidak perlu ditiru. Alih-alih mengandalkan AC semata, Indonesia bisa belajar dari pendekatan Singapura dalam mengintegrasikan solusi berbasis alam, efisiensi energi, dan perlindungan sosial dalam menghadapi panas ekstrem yang kian sering terjadi akibat perubahan iklim.

Chow memberikan lima rekomendasi praktis bagi kota-kota di Eropa yang juga relevan untuk Indonesia: pertama, rencanakan bersama komunitas, bukan hanya untuk mereka; kedua, targetkan pendinginan mekanis di area dengan risiko tertinggi seperti rumah sakit, panti jompo, sekolah, dan transportasi umum; ketiga, retrofit bangunan sebelum permintaan AC mengunci dan membebani jaringan listrik—gunakan peneduh eksternal, atap reflektif, kipas angin langit-langit, dan ventilasi silang; keempat, dinginkan jalan dan ruang publik dengan pohon, struktur peneduh, air mancur minum, dan halte bus yang teduh; kelima, atur pendinginan sebagai bagian dari sistem energi—alat efisien, refrigeran rendah pemanasan global, pendingin distrik, dan listrik bersih.

Meskipun ada argumen bahwa Eropa hanya menghadapi panas ekstrem musiman, tidak seperti Singapura yang panas sepanjang tahun, Chow mengingatkan bahwa 'intermiten' tidak lagi berarti 'jarang'. Dengan perubahan iklim dan efek pulau panas perkotaan, risiko panas menjadi struktural. Menolak merencanakan musim panas yang lebih sering dan intens sama tidak masuk akalnya dengan mengabaikan risiko sama sekali. Kota-kota di Eropa, dan juga di Indonesia, harus memperlakukan pendinginan sebagai bagian dari perencanaan kota yang cerdas panas dan perlindungan kesehatan masyarakat, bukan sekadar solusi teknologi tunggal. Pertanyaannya kini: apakah para pemangku kepentingan di Indonesia siap mengadopsi pendekatan portofolio seperti yang direkomendasikan para ahli, atau justru akan terus bergantung pada AC yang boros energi dan tidak merata?