Sekjen NATO Peringatkan Bahaya China: Uji Rudal Kapal Selam Nuklir dan Dukungan ke Rusia Jadi Alarm
Baca dalam 60 detik
- Mark Rutte menegaskan NATO tidak boleh naif terhadap militer China, merujuk uji coba rudal kapal selam nuklir Beijing yang pertama sejak 1982.
- Keterkaitan kawasan Indo-Pasifik dan Eropa semakin nyata lewat dukungan China, Korea Utara, dan Iran terhadap agresi Rusia di Ukraina.
- Target belanja pertahanan NATO naik ke 5% PDB, didorong tekanan AS; Indonesia perlu mencermati dinamika ini karena dampaknya terhadap stabilitas regional.

Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, melontarkan peringatan keras terhadap ambisi militer China, menyusul uji coba rudal strategis dari kapal selam bertenaga nuklir Beijing yang memicu kekhawatiran di kawasan Indo-Pasifik dan Eropa. Dalam konferensi pers menjelang KTT NATO di Ankara, Turki, Rutte menekankan bahwa aliansi pertahanan Barat tidak boleh bersikap naif menghadapi perkembangan militer China yang semakin agresif.
China meluncurkan rudal dari kapal selam nuklir pada Senin lalu, yang disebut sebagai uji coba pertama sejak 1982. Rudal tersebut membawa hulu ledak palsu dan ditembakkan ke arah Pasifik. Langkah ini langsung mendapat respons dari Jepang, dengan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi berdiskusi via teks dengan Rutte. Menurut Rutte, insiden itu membuktikan bahwa teater Indo-Pasifik dan Eropa kini semakin terhubung, terutama dengan dukungan Beijing terhadap perang Rusia di Ukraina.
Beijing memang terus membantah terlibat dalam konflik Ukraina, namun sejumlah laporan menunjukkan China memasok teknologi dual-use, mikroelektronika, komponen drone, dan bahan baku ke Moskow. Pada 27 Juni lalu, lebih dari 10 pesawat tempur China dan Rusia melakukan patroli udara bersama di Laut Jepang, Laut China Timur, dan Pasifik Barat, memaksa Korea Selatan dan Jepang menerbangkan jet tempur mereka. Sebuah dokumen Rusia yang bocor bahkan mengungkap rencana latihan perang radiologi, kimia, dan biologi antara militer kedua negara di Beijing pada November mendatang.
Rutte juga menyoroti target belanja pertahanan NATO yang dinaikkan menjadi lima persen dari PDB, setelah tekanan dari Presiden AS Donald Trump. Trump, yang kerap mengkritik NATO sebagai "macan kertas", mendorong sekutu Eropa untuk meningkatkan kontribusi. Menurut Rutte, negara anggota dan Kanada saat ini sudah menginvestasikan sekitar empat persen PDB, naik 20 persen dalam setahun terakhir. Ia menyebut perubahan ini sebagai "transformasional" dan akan membuat NATO lebih berkelanjutan, terutama dalam menghadapi potensi konflik dua teaterโIndo-Pasifik dan Atlantik-Eropa.
Menariknya, KTT Ankara tahun ini tidak dihadiri oleh sebagian besar pemimpin negara mitra Indo-Pasifik NATO (IP4)โAustralia, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Hanya Presiden Korsel Lee Jae Myung yang dipastikan hadir. Rutte mengaku tidak khawatir dan menegaskan kerja sama dengan keempat negara tetap erat. Namun, absennya para pemimpin ini bisa menjadi sinyal bahwa prioritas keamanan regional mereka mulai bergeser, atau sekadar penyesuaian jadwal.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi strategis. Sebagai negara yang berada di poros Indo-Pasifik, meningkatnya ketegangan antara NATO dan China dapat mempengaruhi stabilitas kawasan, terutama di Laut China Selatan. Selain itu, kerja sama militer China-Rusia yang semakin intensif berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Asia Tenggara. Indonesia perlu mencermati apakah NATO akan memperluas kemitraan dengan negara-negara ASEAN, atau justru memicu polarisasi baru. Pertanyaan besarnya: akankah Indonesia tetap pada posisi non-blok, atau akan terdorong untuk memperkuat aliansi pertahanan dengan negara-negara Barat?



