Korea Selatan Minta Bantuan Pyongyang Cari Pelaut Hilang di Perbatasan Laut

Pemerintah Korea Selatan secara resmi meminta bantuan Korea Utara untuk mencari dan memulangkan seorang pelaut angkatan laut yang hilang dan diduga hanyut melintasi perbatasan laut de facto kedua negara di Laut Timur, Minggu (12/7).

Pelaut berpangkat seaman apprentice itu dilaporkan hilang saat kapal patroli sedang menjalankan misi pengamanan di dekat Garis Batas Utara (NLL), batas maritim yang disepakati secara sepihak oleh Komando PBB pada 1953 namun tidak diakui Pyongyang. Kementerian Unifikasi Seoul dalam pernyataan singkatnya menegaskan bahwa prajurit tersebut diduga terbawa arus ke utara NLL.

"Angkatan Laut Korea Selatan saat ini sedang melakukan pencarian, dan kami meminta kerja sama Korea Utara atas dasar kemanusiaan untuk membantu pencarian dan pemulangan prajurit tersebut," demikian bunyi pernyataan Kementerian Unifikasi yang dikutip AFP.

Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back juga telah memerintahkan jajarannya untuk "mengerahkan segala upaya menyelamatkan prajurit yang hilang secepat dan seaman mungkin", meskipun tidak merinci langkah operasional yang diambil.

Permintaan ini menjadi ujian bagi pendekatan diplomatik Presiden Lee Jae Myung yang sejak menjabat pada Juni 2025 mengadopsi sikap lunak terhadap Korea Utara, kontras dengan pendahulunya yang hawkish. Lee telah berulang kali menawarkan dialog dan langkah-langkah membangun kepercayaan, namun Pyongyang hingga kini belum memberikan respons positif. Sebaliknya, Korea Utara justru mempererat hubungan dengan Rusia dan baru-baru ini menjadi tuan rumah kunjungan Presiden China Xi Jinping di ibu kotanya.

Dalam laporan resmi pertemuan puncak Korea Utara-China, tidak ada satu pun penyebutan mengenai denuklirisasi, yang selama ini menjadi syarat utama bagi Seoul dan Washington untuk mencabut sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa Pyongyang tetap pada pendiriannya untuk tidak membahas perlucutan senjata nuklir dalam forum bilateral.

Bagi Indonesia, dinamika Semenanjung Korea memiliki implikasi strategis. Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2025-2026, Jakarta kerap mendorong penyelesaian damai melalui dialog. Kasus ini juga mengingatkan pada insiden penembakan nelayan Indonesia oleh patroli Korea Utara beberapa tahun lalu, yang menimbulkan ketegangan diplomatik. Jika Pyongyang merespons positif permintaan kemanusiaan Seoul, hal itu bisa menjadi sinyal keterbukaan yang dapat dimanfaatkan Indonesia dalam mendorong kerja sama regional.

Belum ada pernyataan resmi dari Korea Utara terkait permintaan tersebut. Sementara itu, angkatan laut Korea Selatan terus melakukan pencarian di perairan timur, dengan harapan prajurit tersebut masih dalam keadaan selamat. Pertanyaannya, akankah Pyongyang menggunakan insiden ini sebagai peluang untuk menunjukkan itikad baik, atau justru mengabaikannya seperti tawaran dialog sebelumnya?