Perceraian Mahal: Kristin Cavallari Rela Beri Separuh Nilai Perusahaannya ke Jay Cutler

Kristin Cavallari, pendiri merek perhiasan Uncommon James, mengungkapkan bahwa ia harus menyerahkan setengah nilai perusahaannya kepada mantan suaminya, Jay Cutler, sebagai bagian dari kesepakatan perceraian mereka pada 2022. Pengakuan ini disampaikan Cavallari dalam podcast Aspire with Emma Grede, di mana ia menceritakan dinamika finansial pasca-perpisahan dengan mantan bintang NFL tersebut.

Cavallari dan Cutler, yang menikah selama tujuh tahun dan dikaruniai tiga anak, resmi bercerai pada 2020. Dalam wawancara tersebut, Cavallari mengaku bahwa kesuksesan Uncommon James justru menjadi pendorongnya untuk meninggalkan pernikahan. “Apa yang memberi saya kepercayaan diri untuk meninggalkan pernikahan adalah kesuksesan Uncommon James,” ujarnya. Ia menambahkan, jika tidak memiliki perusahaan itu, ia bisa saja mengambil setengah dari harta Cutler.

Meski harus merelakan separuh nilai perusahaannya dalam bentuk uang tunai dan properti, Cavallari kini justru bersyukur. “Saya sangat bersyukur sekarang, karena saya membutuhkan hal-hal ini dalam hidup saya untuk terus maju,” katanya. Ia mengaku momen-momen sulit tersebut justru membuatnya berjuang lebih keras dan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat.

Pernyataan Cavallari menuai respons keras dari Cutler. Dalam podcast Take It Outside, Cutler menyebut klaim mantan istrinya itu “ceroboh” dan “hampir memfitnah”. Ia menegaskan bahwa dokumen perceraian setebal 67 halaman yang ditandatangani hakim di Tennessee membuktikan adanya pembagian harta. “Tidak ada satu pun hakim di Tennessee yang akan menandatangani kesepakatan yang membiarkan saya menyimpan setiap dolar yang saya hasilkan selama pernikahan,” tegas Cutler.

Perseteruan finansial antara dua selebriti ini menjadi pengingat bahwa perceraian artis sering kali melibatkan aset rumit, termasuk perusahaan yang didirikan selama masa pernikahan. Di Indonesia, kasus serupa juga kerap terjadi, terutama di kalangan pengusaha dan publik figur. Undang-undang perkawinan di Indonesia mengatur bahwa harta bersama harus dibagi dua, termasuk aset bisnis yang dikembangkan selama pernikahan. Namun, perbedaan utama terletak pada sistem hukum: Indonesia menganut sistem pembagian berdasarkan kesepakatan atau putusan pengadilan, sementara di AS, setiap negara bagian memiliki aturan tersendiri.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pengaruh kasus ini terhadap praktik pra-nikah di kalangan pengusaha muda, terutama di Indonesia. Apakah semakin banyak pasangan yang akan membuat perjanjian pisah harta untuk melindungi aset bisnis mereka? Atau justru sebaliknya, kasus ini mendorong transparansi finansial yang lebih besar dalam rumah tangga?