India Paksa Pakai Bensin E20, Pemilik Mobil Tua Menjerit

Kebijakan India yang mewajibkan penggunaan bahan bakar E20—bensin dengan campuran 20% etanol—mulai April lalu menuai gelombang protes dari pemilik kendaraan. Mereka mengeluhkan penurunan performa mesin, efisiensi bahan bakar yang anjlok, serta biaya perawatan yang membengkak, sementara pemerintah bersikukuh bahwa bahan bakar itu aman dan telah diuji secara ekstensif.

India, yang merupakan pasar sepeda motor terbesar dan pasar mobil terbesar ketiga di dunia, tengah gencar mengurangi ketergantungan pada impor minyak serta menekan emisi karbon. Program pencampuran etanol—yang berasal dari tebu dan jagung—sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan 2000-an, namun percepatan menuju E20 dalam waktu singkat dinilai terlalu drastis. Dari kadar 10% pada 2022, India langsung melompat ke 20% pada 2025—lima tahun lebih cepat dari jadwal semula.

Konsekuensinya, lebih dari 75% kendaraan yang beredar di jalanan India belum dirancang untuk menangani kadar etanol setinggi itu. Menurut Puneet Gupta, direktur firma riset otomotif Mobility Global, hanya sekitar 20% kendaraan baru yang terjual dalam 15 tahun terakhir yang kompatibel dengan E20. Situasi ini memicu kekhawatiran, terutama di kalangan pemilik kendaraan buatan sebelum 2023.

Protes mulai marak sejak April, memuncak dalam aksi demonstrasi di Delhi pekan lalu. Para pengendara menuding pemerintah memaksakan E20 secara sepihak tanpa memberi opsi yang terjangkau. Meskipun bensin tanpa campuran etanol masih tersedia, harganya 40–50% lebih mahal, dan banyak pemilik kendaraan tidak sadar bisa memintanya. Akibatnya, mereka terpaksa menggunakan E20 dan merasakan langsung dampaknya: mesin brebet, akselerasi berkurang, dan konsumsi bahan bakar membengkak.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi membantah keluhan tersebut sebagai "informasi menyesatkan" dan "misinformasi media sosial". Dalam pernyataan resmi, pemerintah menyebut E20 telah melalui pengujian ekstensif dan tidak merusak mesin. Bahkan, enam produsen otomotif besar—termasuk Maruti Suzuki—turut serta dalam konferensi pers untuk membela kebijakan tersebut. Rahul Bharti dari Maruti Suzuki mengklaim bahwa dari 15 juta kendaraan lama yang diservis, tidak ditemukan kerusakan terkait bahan bakar.

Namun, para produsen itu sendiri mengakui adanya penurunan efisiensi bahan bakar sebesar 3–3,5% akibat kandungan energi etanol yang lebih rendah. Beberapa estimasi independen bahkan menyebut angka penurunan bisa mencapai 4–12%. Basil Jacob, pemilik pusat servis mobil di Mumbai, mengatakan pelanggannya mengeluh harus lebih sering mengisi bensin. "Mereka membayar harga sama per liternya, tapi jarak tempuhnya berkurang," ujarnya.

Kekhawatiran jangka panjang juga mengemuka. Hormazd Sorabjee, editor Autocar India, memperingatkan bahwa etanol bersifat higroskopis—menarik air—yang bisa memisahkan diri dari bahan bakar dan menyebabkan korosi pada sistem pengiriman bahan bakar setelah 10.000–20.000 km. Endapan lama di mesin juga bisa terlepas dan menyumbat pompa serta injektor. Meski demikian, ia menilai beberapa kekhawatiran di media sosial terlalu berlebihan.

Celakanya, belum ada studi ilmiah yang dipublikasikan untuk membuktikan klaim kerusakan maupun jaminan keamanan dari pemerintah. Ketiadaan bukti ini justru memperkeruh suasana. Seorang pakar industri yang enggan disebut namanya menegaskan, "Jika Anda memaksakan ini pada publik, Anda harus bisa membuktikan bahwa ini aman." Ia menambahkan bahwa setidaknya bahan bakar ini harus lebih murah dan bersifat opsional.

Ketidakpastian juga menyelimuti soal garansi dan asuransi. Belum jelas apakah klaim kerusakan akibat E20 pada kendaraan yang tidak dirancang untuknya akan ditanggung. Bulan lalu, perusahaan asuransi ICICI Lombard sempat menyebut penggunaan E20 pada kendaraan non-kompatibel sebagai "kelalaian" yang bisa menyebabkan penolakan klaim, meski kemudian menarik pernyataan itu. Namun, para ahli mencatat bahwa asuransi kendaraan biasanya hanya menanggung kerusakan akibat kecelakaan, bukan keausan karena bahan bakar.

Bagi Indonesia, yang juga tengah mendorong program biodiesel dan bioetanol, kasus India menjadi pelajaran berharga. Transisi yang terlalu cepat tanpa kesiapan infrastruktur dan kendaraan berpotensi memicu resistensi konsumen dan beban ekonomi tambahan. Brasil, yang kerap dijadikan acuan, membangun armada kendaraan siap etanol secara bertahap selama empat dekade sebelum mewajibkan campuran tinggi. Pertanyaannya, akankah Indonesia belajar dari pengalaman India, atau justru mengulangi langkah serupa?