Jawa Barat Ganti Nama? Menelusuri Jejak Sunda dari Zaman Es hingga Kolonial
Baca dalam 60 detik
- Seluruh fraksi DPRD Jawa Barat menyetujui pembahasan wacana perubahan nama provinsi menjadi Tatar Sunda atau Sunda.
- Nama Sunda memiliki akar geologis dan historis yang lebih tua, merujuk pada Paparan Sunda dan Kerajaan Sunda, bukan sekadar penanda arah mata angin.
- Jika disetujui, perubahan ini akan mengembalikan identitas kewilayahan yang sempat berubah sejak era kolonial Belanda pada 1926.
Wacana mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Sunda kembali mencuat setelah seluruh fraksi di DPRD setempat memberikan lampu hijau untuk pembahasan di tingkat legislasi. Di balik usulan ini, terbentang sejarah panjang yang melibatkan zaman es, kerajaan kuno, kolonialisme Belanda, hingga kemerdekaan Indonesia.
Guru Besar Universitas Padjadjaran, Ganjar Kurnia, yang tergabung dalam tim pengkaji, menegaskan bahwa perubahan nama bukan sekadar urusan administratif. Menurutnya, Jawa Barat hanya menunjuk arah mata angin, sementara Sunda memiliki makna kewilayahan yang jauh lebih dalam—terkait dengan ruang hidup, sejarah, dan memori kolektif masyarakat. “Jika Jawa Barat menjawab pertanyaan tentang administrasi, maka Sunda menjawab pertanyaan tentang ruang hidup dari para penghuninya,” ujarnya.
Dalam ilmu kebumian, istilah Sunda sudah dikenal jauh sebelum provinsi ini ada. Paparan Sunda atau Sundaland adalah landas kontinen yang membentang luas di Asia Tenggara, mencakup Sumatra, Jawa, dan Kalimantan. Ketika zaman es berakhir, daratan ini tenggelam dan membentuk kepulauan seperti sekarang. Istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil pun masih digunakan dalam pustaka geologi hingga saat ini, murni sebagai penamaan geografis tanpa kaitan etnis.
Sejarah mencatat, bangsa Portugis yang tiba di Nusantara pada 1500 Masehi menemukan Kerajaan Sunda dan kemudian menyebut seluruh kepulauan ini sebagai Sunda. Mereka membedakan pulau besar di barat sebagai Soenda Mayor dan pulau kecil di timur sebagai Soenda Minor. Sementara itu, Pulau Jawa sendiri dalam naskah kuno India disebut Yavadvipa, yang berarti Pulau Padi atau Jewawut.
Di dalam negeri, identitas Sunda semakin mengakar sejak masa Kerajaan Tarumanegara (abad ke-5) dan dilanjutkan Kerajaan Sunda atau Pajajaran yang berpusat di Pakuan Pajajaran (kini Bogor). Namun, pada abad ke-16, pengaruh Kesultanan Demak memicu pemisahan Cirebon dan Banten, mengubah peta politik di barat Pulau Jawa. Penamaan Jawa Barat sebagai identitas administratif baru muncul pada era kolonial Belanda. Sebelum 1925, wilayah ini disebut Soendalanden atau Pasoendan, terdiri dari lima keresidenan: Priangan, Bogor, Cirebon, Batavia, dan Banten. Setelah 1926, pemerintah kolonial mengganti nama resmi menjadi Provincie West-Java berdasarkan Staatsblad 1925.
Setelah kemerdekaan, PPKI pada 19 Agustus 1945 menetapkan Jawa Barat sebagai salah satu dari delapan provinsi pertama. Wilayah ini sempat menjadi Negara Pasundan dalam RIS sebelum kembali ke NKRI pada 1950. Kini, usulan perubahan nama kembali mengemuka sebagai upaya menegaskan identitas kewilayahan yang lebih autentik. Ganjar menekankan bahwa Provinsi Sunda bukan untuk eksklusivitas etnis, melainkan sebagai ruang hidup bagi siapa pun yang tinggal dan berkarya di sana.
Jika wacana ini berlanjut, publik akan menyaksikan transformasi identitas yang tidak hanya mengubah peta, tetapi juga cara pandang terhadap sejarah dan budaya. Akankah nama Sunda kembali menghiasi peta Indonesia, atau justru memicu perdebatan baru tentang identitas di era modern?
