Menu Halal di Kantin Sekolah Korea: Ujian Keberagaman yang Belum Tuntas

Waktu makan siang di sekolah-sekolah Korea Selatan, yang biasanya menjadi momen bersantai, justru menjelma menjadi ujian berat bagi siswa berlatar belakang imigran. Sebuah studi yang dirilis Rabu (8/7) mengungkap bahwa kantin sekolah masih gagal mengakomodasi praktik diet berbasis agama dan budaya, terutama bagi siswa Timur Tengah yang menjalankan pola makan halal.

Penelitian yang dimuat dalam Journal of Multicultural Society oleh Lembaga Penelitian Asia Universitas Sookmyung Women ini mewawancarai lima siswa imigran dari Timur Tengah dan empat ahli gizi sekolah di Incheon. Hasilnya, sebagian besar siswa mengaku hanya memakan nasi putih atau bahkan melewatkan makan siang sama sekali karena tidak bisa menjelaskan pantangan makanan mereka dalam bahasa Korea. "Saya tidak bisa berbahasa Korea dengan baik, jadi saya hanya makan nasi," ujar seorang siswa asal Yaman yang duduk di bangku SMP.

Lebih dari sekadar masalah perut, situasi ini memicu rasa malu dan isolasi. Seorang siswa lain mengaku terpaksa berbohong tentang alergi setelah gurunya terus memaksanya menyantap hidangan yang tidak halal. Di sisi lain, para ahli gizi sekolah mengaku kewalahan. Mereka sudah menyiapkan menu alternatif, tetapi kerap mendapat respons pasif dari dinas pendidikan atau bahkan diperintahkan untuk berhenti. Beban kerja tambahan, masalah higienitas, dan koordinasi dengan dapur menjadi kendala teknis yang tak kalah pelik.

Yang menarik, studi ini juga mencatat adanya resistensi dari siswa lokal. Sebagian dari mereka menganggap penyediaan menu khusus sebagai bentuk "diskriminasi terbalik". Namun, peneliti menemukan bahwa di sekolah-sekolah yang terus menyediakan menu alternatif dan menjalin komunikasi aktif, justru terbangun rasa saling percaya antara siswa imigran dan warga sekolah. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada keberagaman itu sendiri, melainkan pada cara mengelolanya.

Para peneliti menekankan perlunya perubahan paradigma: dari sekadar meminta siswa imigran menyesuaikan diri, menuju "adaptasi budaya timbal balik". Rekomendasi mereka mencakup pembuatan pedoman baku menu yang mencerminkan keragaman praktik diet, perluasan "menu terintegrasi" yang memuat hidangan dari berbagai kawasan—bukan hanya opsi khusus bagi minoritas—serta pembentukan saluran komunikasi rutin antara sekolah dan keluarga melalui pemberitahuan multibahasa, pertemuan khusus, dan program uji coba makan siang.

Bagi Indonesia, temuan ini relevan mengingat negara kita juga dihadapkan pada keberagaman etnis dan agama di lingkungan sekolah. Meskipun Indonesia sudah memiliki pengalaman panjang dalam menyediakan makanan halal, tantangan serupa bisa muncul ketika sekolah harus mengakomodasi siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda, misalnya siswa internasional atau dari daerah dengan tradisi kuliner unik. Tanpa pedoman yang jelas dan komunikasi yang baik, kantin sekolah berpotensi menjadi sumber ketegangan, bukan jembatan toleransi.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah: apakah Korea Selatan—dan negara-negara lain—akan mampu merancang sistem makan siang sekolah yang benar-benar inklusif, atau justru semakin memperlebar jurang antara siswa mayoritas dan minoritas? Jawabannya mungkin terletak pada kemauan untuk mendengarkan suara yang selama ini hanya diam saat bel istirahat berbunyi.