Hukuman Korupsi Diperpendek, Marine Le Pen Umumkan Maju Pilpres 2027

Marine Le Pen secara resmi menyatakan diri sebagai calon presiden Prancis untuk pemilu 2027, hanya beberapa jam setelah pengadilan banding memangkas hukuman larangan mencalonkan diri yang sebelumnya mengancam ambisinya. Dalam wawancara dengan stasiun televisi TF1, Selasa malam (7/7), politikus berusia 57 tahun itu menegaskan bahwa rakyat Prancis yang akan menentukan nasibnya, bukan pengadilan.

Putusan Pengadilan Banding Paris memang masih menyatakan Le Pen bersalah atas penyalahgunaan dana Parlemen Eropa untuk membayar staf partainya, National Rally (RN). Namun, masa larangan menjabat publik dipotong dari 60 bulan menjadi 45 bulan, dengan 30 bulan ditangguhkan. Karena larangan itu sudah berjalan sejak vonis pertama pada Maret 2025, sisa hukuman efektif yang harus dijalani hanya sekitar 15 bulan—dan sudah terpenuhi. Dengan demikian, Le Pen bebas mencalonkan diri pada April 2027.

Hukuman penjara juga diringankan: dua tahun penuh ditangguhkan dan satu tahun dengan pengawasan elektronik, bukan dua tahun seperti vonis awal. Le Pen menyatakan akan mengajukan banding ke Mahkamah Kasasi, pengadilan tertinggi Prancis, dan selama proses itu ia tidak perlu mengenakan gelang elektronik yang diwajibkan. Mahkamah Kasasi sebelumnya berjanji akan memutus perkara ini sebelum pemilu, meskipun keputusan yang mendekati hari pemungutan suara bisa mengacaukan strategi kampanye RN.

Keputusan ini menjadi titik balik bagi Le Pen, yang selama berbulan-bulan mengancam tidak akan maju jika harus menjalani pengawasan elektronik karena dianggap mengganggu kredibilitas dan mobilitas kampanye. Kini, dengan celah hukum yang memungkinkannya menunda pemakaian gelang hingga banding diputus, ia leluasa bergerak. Partai RN sendiri sebelumnya telah menyiapkan skenario darurat dengan kader muda Jordan Bardella, 30 tahun, sebagai calon alternatif.

Vonis awal Le Pen pada Maret 2025 sempat membuat peta politik Prancis gempar. Ia dinyatakan bersalah karena merancang skema penggelapan dana Parlemen Eropa yang digunakan untuk menggaji asisten partai yang sebenarnya bekerja untuk kepentingan RN di Prancis. Hakim saat itu menilai Le Pen memainkan peran sentral dalam skema tersebut. Putusan banding Selasa malam menguatkan kesalahan itu, namun hakim mempertimbangkan “kebebasan memilih pemilih sebagai prasyarat ekspresi demokrasi” sebagai alasan meringankan.

Reaksi keras datang dari politikus hijau Marine Tondelier, yang menyatakan bahwa di negara normal, seorang terpidana korupsi dana publik seharusnya mundur, bukan justru mencalonkan diri. Kritik serupa juga dilontarkan sejumlah pengamat yang menilai putusan banding terlalu lunak dan memberikan sinyal buruk bagi pemberantasan korupsi di tingkat Uni Eropa.

Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan dalam konteks penguatan demokrasi dan penegakan hukum di negara-negara maju. Kasus Le Pen menunjukkan bahwa sistem peradilan yang independen tetap bisa berhadapan dengan tekanan politik dan opini publik. Di sisi lain, kelonggaran hukuman bagi tokoh populis sayap kanan juga bisa menjadi preseden yang mempengaruhi gerakan serupa di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di mana narasi antikorupsi kerap digunakan sebagai alat politik.

Pertanyaan besarnya kini: mampukah Le Pen meyakinkan pemilih bahwa ia adalah korban konspirasi politik, bukan pelaku korupsi? Atau, justru putusan ini akan memperkuat citranya sebagai pejuang yang dirugikan oleh sistem? Jawabannya akan diketahui pada April tahun depan, ketika rakyat Prancis memberikan suara terakhir mereka.