Di Bawah Tekanan AS, Vietnam Gencar Razia Pasar Barang Mewah Palsu

Vietnam, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pusat global barang mewah palsu, kini menghadapi tekanan internasional yang memaksanya bertindak tegas. Pada awal tahun ini, polisi menggerebek dua gudang di pinggiran Kota Ho Chi Minh dan menyita lebih dari 23.000 pasang sandal bermerek Nike, Adidas, Crocs, dan Gucci—semuanya palsu. Nilai barang sitaan mencapai VND 2 miliar (sekitar Rp 1,2 miliar). Penggerebekan itu hanyalah bagian dari gelombang operasi yang semakin intensif dalam beberapa pekan terakhir.

Pemicu utama kampanye ini adalah laporan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada April lalu yang menempatkan Vietnam dalam kategori "priority foreign country"—pertama kali dalam 13 tahun sebuah negara mendapat sebutan itu. AS menilai Vietnam gagal melindungi hak kekayaan intelektual (HAKI) secara konsisten. Ancaman tarif baru dari Washington membuat Hanoi berjanji meningkatkan jumlah penggerebekan pelanggaran HAKI setidaknya 20% pada Mei dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Salah satu medan pertempuran utama adalah Saigon Square dan Pasar Ben Thanh, dua pusat perbelanjaan di pusat Kota Ho Chi Minh yang terkenal sebagai sarang barang palsu. Pada pertengahan Mei, setelah serangkaian inspeksi mendadak, otoritas menyita barang palsu dari pasar-pasar tersebut dan menjatuhkan denda total lebih dari 19.000 dolar AS. Namun, para pedagang setempat tampak tidak gentar. Seorang penjual pakaian di Saigon Square yang menggunakan nama samaran Thanh Truc mengungkapkan bahwa sebelum petugas datang, seseorang biasanya meniup peluit sebagai peringatan. "Bisnis tetap berjalan," katanya. Beberapa toko mengurangi pajangan barang bermerek, tetapi masih menyimpan stok di belakang.

Rantai pasokan barang palsu Vietnam sebagian besar berasal dari China. Barang-barang itu diproduksi di pabrik-pabrik China, lalu diimpor secara massal oleh pedagang grosir Vietnam dan didistribusikan ke pengecer. Kedekatan geografis dengan China, ditambah dengan fakta bahwa banyak merek Eropa bergantung pada manufaktur Asia, membuat bahan baku dan keahlian menjahit sering kali bocor ke pasar gelap. Dalam tiga pekan terakhir bulan Mei, otoritas Vietnam menangani lebih dari 1.400 kasus pelanggaran HAKI.

Namun, opini publik Vietnam terbelah. Huong Thi Nguyen, seorang perancang busana lokal yang memiliki beberapa toko di Ho Chi Minh City dan Da Lat, menyambut baik penertiban. Menurutnya, industri barang palsu tidak hanya melanggar hak desainer seperti dirinya, tetapi juga "membuat pasar ritel Vietnam kacau dan menjadi bahan tertawaan". Ia mencontohkan, pelanggan rela membayar $75 untuk gaun desainer palsu yang tampak autentik, tetapi mengeluh jika dikenakan biaya setengahnya untuk gaun buatan sendiri yang berkualitas. "Vietnam tidak kekurangan penjahit dan penyulam ulung, tetapi banyak dari mereka diabaikan dan akhirnya bekerja di pabrik barang palsu," keluhnya. Kini, dengan tutupnya toko-toko barang palsu, ia bersiap menaikkan harga dan berinvestasi lebih banyak.

Di sisi lain, Huy, seorang pekerja kantoran di Da Nang, adalah pembeli setia pakaian palsu—terutama kaus sepak bola dan sepatu. Ia berpendapat bahwa menangkap pedagang tidak menyelesaikan masalah. "Selama barang palsu masih mudah dibeli, saya akan tetap membelinya," ujarnya. Dengan pendapatan rata-rata hanya $225 per bulan, 60% penduduk Vietnam yang tinggal di pedesaan mengandalkan barang murah. Thi Thanh Huong Tran, profesor asosiasi di SKEMA Business School yang meneliti konsumsi etis, menegaskan bahwa kekuatan pasar barang palsu didorong oleh realitas ekonomi. "Meskipun mereka tahu itu palsu, dalam konteks tidak punya uang untuk membeli yang asli, itu adalah pilihan paling sesuai," katanya. Ia menambahkan bahwa tidak ada tumpang tindih antara konsumen barang mewah asli dan pembeli palsu, sehingga potensi kerugian bagi merek internasional sebenarnya kecil.

Para ahli meragukan upaya pemberantasan total. Produsen dan penjual sudah menemukan celah hukum, misalnya dengan mengubah sedikit desain atau nama merek—dari Nike menjadi Mike. "Anda tidak bisa menghilangkannya," kata Thi Thanh Huong Tran. "Apa pun regulasi yang diambil pemerintah, mereka akan mencari cara untuk mengakalinya dan terus beroperasi karena permintaan konsumen selalu ada." Pertanyaannya kini: mampukah Vietnam mempertahankan momentum penindakan di tengah tekanan AS, ataukah pasar gelap ini akan kembali pulih seperti siklus sebelumnya?