PMI Manufaktur Terkontraksi, DPR Dorong Investasi Asing sebagai Stimulus Ekonomi

Tekanan terhadap sektor manufaktur Indonesia semakin nyata setelah Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur pada Juni 2026 terkontraksi ke level 46,9—di bawah ambang batas 50 yang menandakan ekspansi. Angka ini menjadi sinyal waspada bagi pemerintah dan pelaku industri, mengingat kontraksi berkelanjutan dapat memperlemah daya saing dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Data terbaru menunjukkan bahwa inflasi Juni 2026 mencapai 3,24% (year-on-year), didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tiket pesawat. Lonjakan harga minyak dunia dan gangguan rantai pasok global turut memperberat beban, sementara nilai tukar rupiah yang tertekan membuat biaya impor bahan baku industri semakin mahal. Akibatnya, harga barang-barang produksi dalam negeri ikut terangkat, menekan daya beli masyarakat.

Di sisi eksternal, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mencatat defisit sebesar USD 1,61 miliar, terutama akibat melebarnya defisit sektor minyak dan gas (migas). Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menjelaskan bahwa defisit ini sebagian besar merupakan konsekuensi dari kebijakan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri, seperti penurunan ekspor batu bara dan kelapa sawit yang dialihkan untuk pasokan domestik. "Defisit ini sudah diperkirakan dan merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dalam negeri," ujarnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia.

Meskipun inflasi dan defisit dagang masih dalam batas yang dapat dikelola, kontraksi PMI manufaktur menjadi perhatian serius. Misbakhun mengakui bahwa perlambatan sektor pengolahan ini mengkhawatirkan karena berkaitan langsung dengan penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah industri. "Kami mencermati betul perkembangan ini. Industri manufaktur adalah tulang punggung ekonomi, dan kontraksi berkepanjangan bisa berdampak pada pengangguran dan pendapatan nasional," tambahnya.

Menghadapi situasi ini, DPR mendorong percepatan realisasi investasi asing langsung (FDI) sebagai katalis untuk menggerakkan kembali sektor manufaktur. Misbakhun menekankan bahwa investasi asing tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi dan akses pasar global. "Kami ingin investor asing melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang menarik. Dengan kepastian regulasi dan insentif yang tepat, investasi bisa menyerap tenaga kerja dan mendorong ekspor," jelasnya.

Bagi investor dan pelaku usaha di Indonesia, data makro ini menjadi pengingat bahwa ketidakpastian global masih membayangi prospek ekonomi domestik. Namun, kebijakan pemerintah yang fokus pada penguatan pasokan dalam negeri dan upaya menarik investasi asing diharapkan mampu menjadi bantalan. Pertanyaan besarnya adalah seberapa cepat realisasi investasi dapat terwujud dan apakah cukup untuk mengimbangi tekanan dari perlambatan global. Jawabannya akan menentukan arah pemulihan sektor manufaktur Indonesia dalam beberapa bulan ke depan.