Pemilu Anak-Anak di Jepang: Warga Muda Belajar Demokrasi Lewat Bilik Suara

Ribuan anak di bawah usia 17 tahun di Chigasaki, Prefektur Kanagawa, Jepang, akan merasakan pengalaman mencoblos dalam pemilu wali kota yang digelar pada 1 November mendatang. Bukan sekadar simulasi, pemilu tiruan yang disebut "kids' election" ini dirancang untuk menanamkan kesadaran demokrasi sejak dini, dengan menggunakan kotak suara asli dan bilik suara yang disediakan oleh komisi pemilihan setempat.

Gagasan ini pertama kali muncul pada 2022 ketika Kazuhiko Ikeda, pengelola ruang kerja bersama "C no Atari", bersama rekannya ingin mendorong kemandirian anak. Mereka meyakini bahwa memberi kesempatan anak untuk "memilih" dari perspektif mereka sendiri akan memupuk pemikiran proaktif dan keterlibatan dalam isu-isu kota. Dari sana, terbentuklah panitia pelaksana yang merekrut 15 "komisioner pemilu anak" dari kalangan siswa kelas tiga hingga enam sekolah dasar.

Para komisioner cilik ini belajar tentang isu-isu lokal melalui kegiatan langsung, kemudian menyusun pertanyaan untuk para kandidat wali kota. Pertanyaan-pertanyaan tersebut direkam dan ditayangkan kepada kandidat, yang jawabannya dipublikasikan secara daring agar anak-anak dapat mempelajarinya sebelum memilih. Pada pemilu sebelumnya, sebanyak 5.000 selebaran dan poster disebar, 11 tempat pemungutan suara didirikan di pusat perbelanjaan, kafe, dan kuil, serta sistem pemungutan suara daring diperkenalkan, menghasilkan total 566 partisipan.

Dampak program ini tidak hanya dirasakan anak-anak, tetapi juga para kandidat. Setelah pemilu, lembar pesan yang ditulis anak-anak tentang alasan mereka memilih diserahkan kepada kandidat. Beberapa kandidat dilaporkan meneteskan air mata membaca pemikiran tulus anak-anak tentang kota mereka. Seorang komisioner cilik mengaku pengalaman itu membuatnya ingin menjadikan kampung halaman sebagai "tempat yang lebih berharga", bukan sekadar tempat tinggal.

Bagi Indonesia, program ini menawarkan pelajaran berharga tentang pendidikan demokrasi. Di tengah rendahnya partisipasi pemilih muda dalam pemilu nasional, model pemilu tiruan seperti ini bisa diadaptasi untuk meningkatkan literasi politik sejak usia sekolah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia sebenarnya telah memiliki program "Pemilih Pemula" dan simulasi pemilu di sekolah, namun cakupannya masih terbatas. Inisiatif Chigasaki menunjukkan bahwa melibatkan anak dalam perencanaan dan pelaksanaan, bukan sekadar sebagai objek sosialisasi, dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi.

Pada pemilu November mendatang, program ini akan ditingkatkan. Mantan komisioner anak akan kembali sebagai staf muda untuk membantu mengamankan tempat pemungutan suara. Para peserta juga akan belajar dari para ahli tentang lingkungan, pencegahan bencana, serta pertanian dan pangan, mewawancarai pejabat kota, dan menyusun "manifesto anak" yang berisi visi mereka untuk Chigasaki. Manifesto ini akan diserahkan kepada kandidat sebelum hari pemungutan suara. "Anak-anak memberikan dampak luar biasa empat tahun lalu, dan orang dewasa banyak belajar dari mereka," kenang Ikeda. "Kali ini, kami ingin membawa inisiatif ini ke tingkat berikutnya sehingga anak-anak dan orang dewasa bisa lebih proaktif dalam pembangunan komunitas."

Keberhasilan program ini menimbulkan pertanyaan: apakah Indonesia siap memberikan ruang partisipasi yang lebih bermakna bagi anak-anak dalam proses demokrasi? Atau akankah generasi muda terus menjadi penonton dalam pesta demokrasi yang seharusnya milik mereka juga?