China dan Uni Eropa Sepakat Gelar Dialog Dagang Berkala, Defisit Jadi Sorotan
Baca dalam 60 detik
- Beijing dan Brussel menyepakati mekanisme konsultasi perdagangan tingkat menteri yang akan digelar setahun sekali atau dua kali, dengan kunjungan Komisaris Perdagangan Uni Eropa ke China pada musim gugur mendatang.
- Defisit perdagangan Uni Eropa terhadap China yang mencapai 360 miliar euro pada tahun lalu mendorong Eropa untuk menuntut keseimbangan baru, termasuk melalui perlindungan industri baja dan pembatasan e-commerce.
- Kesepakatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk mengamankan posisi dalam rantai pasok global, terutama di tengah upaya diversifikasi negara-negara maju dari ketergantungan pada China.
China dan Uni Eropa sepakat menggelar dialog perdagangan tingkat menteri secara berkala, setahun sekali atau dua kali, sebagai upaya meredakan ketegangan akibat defisit dagang yang semakin melebar. Kesepakatan ini diumumkan Kementerian Perdagangan China pada Kamis (3/7), sehari setelah Uni Eropa memberlakukan aturan baru yang membatasi impor baja dan paket e-commerce kecil—langkah yang secara langsung menyasar produk-produk China.
Defisit perdagangan Uni Eropa terhadap China mencapai sekitar 360 miliar euro (setara 410 miliar dolar AS) pada 2025, atau nyaris 1 miliar euro per hari. Mobil dan baterai buatan China menjadi komoditas yang paling agresif membanjiri pasar Eropa. Di bawah tekanan industri dalam negeri, Komisaris Perdagangan Uni Eropa Maroš Šefčovič menetapkan tenggat Oktober untuk hasil nyata dalam rebalancing perdagangan. “Kami harus mempertahankan basis industri dan terus mendorong persaingan yang setara secara global,” ujarnya setelah bertemu Menteri Perdagangan China Wang Wentao di Brussel, Senin (30/6).
Mekanisme konsultasi baru ini, menurut juru bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong, juga akan menjajaki kerja sama di bidang kecerdasan buatan dan transisi energi terbarukan. Beijing mengundang Šefčovič untuk berkunjung ke China pada musim gugur tahun ini. Namun, di balik undangan tersebut, China menekankan agar Uni Eropa melonggarkan kontrol ekspor produk teknologi tinggi. Akun media sosial Yuyuantantian yang terafiliasi dengan media pemerintah China menyebut, “China bersedia meningkatkan impor dari UE, tetapi UE perlu melonggarkan kontrol ekspor produk teknologi tinggi dan tidak mempersenjatai isu perdagangan.”
Bagi Indonesia, dinamika ini menghadirkan peluang sekaligus risiko. Di satu sisi, ketegangan dagang antara dua raksasa ekonomi itu mendorong perusahaan global untuk mencari basis produksi alternatif di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di sisi lain, kebijakan proteksionisme yang diterapkan Uni Eropa—seperti mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan (CBAM) dan aturan anti-deforestasi—juga berpotensi menghambat ekspor komoditas Indonesia seperti kelapa sawit dan nikel. Jika China dan UE mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tekanan terhadap negara-negara berkembang untuk mematuhi standar baru justru bisa meningkat.
Langkah Uni Eropa melindungi industri baja dan membatasi paket e-commerce kecil—yang mayoritas berasal dari platform China seperti Shein dan Temu—menunjukkan bahwa Eropa tidak akan tinggal diam. Pada saat yang sama, negara-negara G7 pada Juni lalu sepakat membangun rantai pasok mineral kritis sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada China. Pertanyaannya, akankah dialog rutin ini cukup meredam friksi, atau justru menjadi panggung baru bagi persaingan teknologi dan standar perdagangan global? Jawabannya akan menentukan arah kebijakan industri di kawasan Asia, termasuk Indonesia.
