Ketika Politik Meredup di Piala Dunia: Mengapa Kritik Geopolitik Tenggelam oleh Aksi di Lapangan?
Baca dalam 60 detik
- Piala Dunia 2026 yang digelar di AS, Meksiko, dan Kanada awalnya dipenuhi kritik geopolitik, namun sorotan itu meredup begitu pertandingan dimulai.
- Siklus perhatian publik pada mega-event olahraga mengikuti pola: pra-turnamen penuh kontroversi, saat turnamen fokus pada olahraga, dan pasca-turnamen kembali ke evaluasi.
- Bagi penggemar kritis, momen paling tepat untuk menyuarakan keprihatinan politik adalah sebelum kick-off dan setelah euforia turnamen usai.

Piala Dunia 2026 telah memasuki fase pertandingan, dan suara-suara kritis yang sebelumnya memenuhi pemberitaan tentang ketegangan geopolitik perlahan meredup. Jika sebelum turnamen dimulai pada 11 Juni di Mexico City media dipenuhi analisis tentang risiko konflik—terutama karena AS sebagai tuan rumah terlibat konflik militer dengan Iran, salah satu peserta—kini sorotan beralih ke aksi di lapangan dan euforia para suporter.
Fenomena ini bukanlah kejutan. Menurut pengamat olahraga, perhatian publik terhadap mega-event seperti Piala Dunia mengikuti siklus empat tahap: penawaran tuan rumah, masa persiapan, aksi olahraga, dan warisan. Pada tahap pra-pertandingan, isu moral dan etika mendominasi karena belum ada narasi kompetitif yang terbentuk. Namun begitu bola mulai bergulir, daya tarik olahraga—gol spektakuler, kejutan tim underdog, dan drama di tribun—menenggelamkan perdebatan politik.
“FIFA dan tuan rumah paling rentan terhadap kritik sebelum kompetisi dimulai,” tulis analis dalam artikel di The Conversation. “Setelah itu, sulit bagi isu-isu seperti pelanggaran HAM atau ketegangan diplomatik untuk merebut perhatian dari pertandingan.” Hal ini terlihat dari minimnya liputan media atas protes politik yang terjadi sebelum laga kandang Meksiko, yang hanya mendapat sorotan sepintas.
Namun, meredupnya kritik geopolitik tidak berarti semua masalah selesai. Banyak penggemar yang merasa tidak nyaman dengan sikap Presiden FIFA Gianni Infantino yang terus memuji Presiden AS Donald Trump, dianggap mencoreng citra turnamen. Selain itu, isu akses tiket dan keamanan bagi suporter dari negara-negara tertentu—terutama imigran Hispanik di AS yang takut akan deportasi—masih mengemuka. “Fans mungkin tidak terlalu reseptif jika diberi tahu bahwa tiket yang mereka beli harganya digelembungkan FIFA, atau bahwa mereka duduk di kursi yang seharusnya untuk penggemar dari negara yang ditolak masuk AS,” tulis artikel tersebut.
Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat antusiasme tinggi masyarakat terhadap Piala Dunia. Meski Timnas Indonesia tidak lolos, banyak suporter tetap mengikuti turnamen melalui siaran langsung. Fenomena ini mengingatkan bahwa euforia olahraga seringkali menutupi isu-isu serius, seperti ketidakadilan akses atau pelanggaran HAM di balik kemegahan stadion. Pengalaman Piala Dunia 2022 di Qatar, yang dibayangi isu kematian pekerja migran, menjadi pelajaran bahwa sorotan publik hanya tajam sebelum dan sesudah turnamen.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah: akankah setelah Piala Dunia usai, kritik geopolitik kembali mengemuka? Atau justru warisan turnamen ini akan dinilai dari aspek olahraga semata? Seperti diungkapkan dalam artikel, “waktu optimal untuk komentar geopolitik adalah sebelum gol pertama tercipta dan setelah mabuk pasca-turnamen mereda.” Maka, bagi penggemar yang ingin menyuarakan keprihatinan, momennya adalah sekarang—atau menunggu hingga piala diangkat.



