Sepuluh Tahun Perang Narkoba Duterte: Keluarga Korban Terus Berjuang, Sidang ICC Makin Dekat

Sepuluh tahun setelah Rodrigo Duterte melancarkan perang narkoba berdarahnya, ribuan keluarga di Filipina masih menanti keadilan. Kini, dengan sidang International Criminal Court (ICC) yang akan digelar di Den Haag, harapan dan ketegangan kembali mengemuka di tengah masyarakat yang terbelah.

Pada 1 Juli 2016, sehari setelah dilantik sebagai presiden, Duterte mengeluarkan memorandum yang meluncurkan Project Double Barrel—operasi nasional pemberantasan narkoba. Data resmi Kepolisian Filipina mencatat lebih dari 6.000 orang tewas dalam operasi tersebut. Namun, kelompok hak asasi manusia meyakini jumlah sebenarnya bisa mencapai puluhan ribu, karena banyak pembunuhan tidak terdokumentasi dan sasaran utamanya adalah komunitas termiskin.

Dampak sosialnya sangat terasa. Banyak perempuan ditinggal sebagai orangtua tunggal setelah suami atau anak lelaki mereka tewas. Marlyn Sison, yang kehilangan suami dalam kampanye tersebut, mengaku harus bekerja sebagai pencuci pakaian dan pemulung untuk membesarkan tiga anaknya. “Sangat sulit menjadi ibu sekaligus ayah,” katanya dalam sebuah peringatan lilin pada Rabu (1/7).

Perjuangan mencari keadilan telah berlangsung satu dekade. Dengan bantuan pengacara dan organisasi hak asasi, sejumlah kerabat korban dilatih menjadi paralegal dan pembela HAM untuk mendokumentasikan kasus. Nanette Castillo, yang putranya tewas, menyatakan, “Saya ingin keadilan untuk anak saya, jadi saya pelajari semua tentang hak asasi. Meski berduka, saya berdiri di sini sebagai ibu yang berjuang.”

Bagi keluarga korban, sidang ICC yang dijadwalkan pada 30 November merupakan langkah panjang menuju keadilan. Namun, pendukung Duterte melihat kasus ini bermotif politik. Mantan presiden itu masih populer di kalangan jutaan warga Filipina yang menganggapnya berhasil membuat negara lebih aman. Para pendukungnya mengecam penangkapannya sebagai persecusi politik dan tetap mendukung sekutu dekatnya, termasuk Senator Ronald “Bato” dela Rosa—eksekutor utama perang narkoba yang juga menghadapi tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan—serta putrinya, Wakil Presiden Sara Duterte. Sidang pemakzulan Sara di Senat Filipina akan dimulai pekan depan.

Konteks Indonesia: Perang narkoba di Filipina menjadi pengingat bagi negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, tentang risiko pendekatan represif tanpa due process. Meskipun Indonesia memiliki kebijakan hukuman mati bagi pengedar narkoba, kasus Duterte menyoroti pentingnya akuntabilitas dan perlindungan HAM dalam penegakan hukum. Ke depannya, hasil sidang ICC bisa mempengaruhi diskusi global tentang kebijakan anti-narkoba yang berkeadilan.

Dengan perpecahan yang masih tajam antara korban dan pendukung, pertanyaan besarnya adalah: akankah sidang ICC membawa rekonsiliasi atau justru memperdalam luka lama?