Tingkat Kesuburan Singapura Anjlok ke 0,87: Gugus Tugas Baru Siapkan Langkah Konkret

Angka kelahiran total (TFR) Singapura yang merosot ke rekor terendah 0,87 pada 2025 mendorong pemerintah membentuk gugus tugas antar-kementerian yang berjanji merilis rekomendasi kebijakan antara sebelum laporan lengkapnya pada awal 2027. Menteri di Kantor Perdana Menteri, Indranee Rajah, yang memimpin Kelompok Kerja Reset Pernikahan dan Pengasuhan, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil agar tidak "kehilangan waktu" dalam menangani isu krusial ini.

Dalam pidato pembukaannya di acara Makan Malam Hari Nasional Pasir Ris-Changi 2026, Indranee menegaskan bahwa banyak warga Singapura sebenarnya memiliki aspirasi untuk menikah dan memiliki anak. Namun, mereka dihadapkan pada berbagai hambatan mulai dari biaya membesarkan anak, keterbatasan waktu bersama keluarga, hingga kesulitan perumahan dan pengaturan pengasuhan. Ia menambahkan bahwa budaya dan norma di tempat kerja juga menjadi sorotan utama yang perlu dibenahi.

Gugus tugas yang dibentuk pada April lalu ini merupakan kolaborasi lintas kementerian, termasuk kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, serta pembangunan sosial dan keluarga. Fokus kerjanya mencakup biaya finansial, dukungan keseimbangan kerja-hidup, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan anak usia dini, dan aspek lainnya. Indranee menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan melakukan segala upaya agar pernikahan dan pengasuhan anak menjadi lebih mudah dicapai, didukung, dan dihargai di Singapura.

Menariknya, pendekatan yang diusung bukan sekadar memberikan bantuan finansial, melainkan mencari solusi yang saling menguntungkan antara kepentingan pengusaha dan karyawan. "Yang kami kejar adalah solusi win-win," ujar Indranee, seraya menambahkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah ini lebih awal daripada menunggu. Pernyataan ini mengindikasikan adanya perubahan paradigma dalam kebijakan kependudukan Singapura yang selama ini lebih banyak mengandalkan insentif langsung.

Orang tua yang diwawancarai The Straits Times menyuarakan harapan agar pemerintah menambah cuti perawatan anak yang dialokasikan per anak, serta memberikan subsidi untuk biaya medis dan kegiatan pengayaan. Mereka juga menginginkan pengurangan stigma seputar cuti melahirkan, yang dapat didorong melalui insentif bagi pengusaha, serta penguatan dukungan kesehatan mental bagi orang tua baru. Aspirasi ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga kesejahteraan psikologis keluarga.

Bagi Indonesia, fenomena ini menjadi cermin yang relevan. Meskipun TFR Indonesia masih berada di kisaran 2,1, tren penurunan angka kelahiran juga mulai terlihat di beberapa wilayah perkotaan. Biaya pendidikan dan perumahan yang tinggi, serta kesulitan menyeimbangkan karier dan keluarga, menjadi keluhan yang kerap muncul di kalangan milenial dan Gen Z Indonesia. Kebijakan cuti melahirkan yang masih terbatas dan kurangnya dukungan pengasuhan anak juga menjadi tantangan serupa. Oleh karena itu, langkah Singapura dalam membentuk gugus tugas khusus dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia dalam merancang kebijakan keluarga yang lebih komprehensif.

Ke depannya, pengumuman pada National Day Rally 23 Agustus akan menjadi ujian pertama bagi komitmen pemerintah Singapura. Pertanyaannya, apakah rekomendasi yang dihasilkan mampu menjawab akar masalah yang selama ini menghambat warga untuk berkeluarga? Atau justru hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh perubahan struktural, seperti norma tempat kerja dan biaya hidup yang terus meningkat? Hanya waktu yang akan membuktikan efektivitas kebijakan ini dalam membalikkan tren penurunan angka kelahiran.