Lima Tahun Kudeta Myanmar: Lebih dari 100 Ribu Jiwa Melayang, Konflik Terfragmentasi di Dunia
Baca dalam 60 detik
- ACLED mencatat 100.114 kematian akibat konflik bersenjata di Myanmar sejak kudeta militer 2021, menjadikannya perang saudara paling mematikan di Asia saat ini.
- Lebih dari 1.200 kelompok bersenjata terlibat, menciptakan lanskap konflik paling terfragmentasi secara global, dengan dampak kemanusiaan yang meluas termasuk 3,7 juta pengungsi internal.
- Keterlibatan China dan Rusia melalui pasokan senjata serta dukungan diplomatik mengubah dinamika perang, sementara Indonesia dan ASEAN terdesak untuk mendorong dialog damai yang kian sulit.

Lima tahun setelah militer Myanmar menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik bersenjata yang meluas ke seluruh negeri. Data terbaru dari Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) mencatat angka 100.114 kematian terkait pertempuran sejak kudeta Februari 2021, menjadikannya perang saudara paling mematikan di kawasan Asia saat ini.
Kudeta yang dilakukan Jenderal Min Aung Hlaing tidak hanya mengakhiri eksperimen demokrasi selama satu dekade, tetapi juga memicu perlawanan bersenjata dari berbagai kelompok. Protes damai yang awalnya digelar warga kota dengan cepat berubah menjadi perang gerilya setelah aparat keamanan menumpas demonstrasi. Para aktivis kemudian bergabung dengan milisi etnis yang sejak lama menentang kekuasaan pusat, menciptakan aliansi longgar yang hingga kini masih bertempur.
Menurut ACLED, Myanmar menjadi wilayah konflik terparah kedua di dunia tahun lalu setelah Palestina. Lebih dari 1.200 kelompok bersenjata tercatat beroperasi, menjadikan konflik ini sebagai yang paling terfragmentasi secara global. “Konflik ini mematikan dan berbahaya bagi warga sipil, serta telah menyebar ke seluruh negeri,” ujar Su Mon, analis senior ACLED.
Dinamika perang sempat berubah pada akhir 2023 ketika koalisi pemberontak melancarkan serangan besar-besaran, mendekati kota Mandalay dan memicu spekulasi bahwa ibu kota kuno itu bisa jatuh. Namun, dukungan China terhadap junta militer mengubah arah pertempuran. Beijing menengahi gencatan senjata dengan dua kelompok etnis bersenjata terkuat, memberikan napas baru bagi militer. Pada Februari 2024, junta mengaktifkan undang-undang wajib militer yang menargetkan 50.000 warga untuk direkrut paksa. Seorang mantan wajib militer yang membelot mengatakan, “Mereka seperti dikirim untuk mati. Jika tidak mati di satu tempat, mereka akan dikirim ke tempat lain.”
Dampak kemanusiaan sangat mengkhawatirkan. Lebih dari 3,7 juta orang mengungsi, dan satu dari lima warga Myanmar menghadapi kerawanan pangan akut. Di kota terbesar Yangon, kekerasan terjadi dalam bentuk pembunuhan sporadis, sementara wilayah lain diguncang serangan udara harian menggunakan jet buatan Rusia dan China. Konflik ini juga memicu krisis pengungsi di Thailand dan Bangladesh, serta memperkuat jaringan kejahatan transnasional. Kelompok bersenjata di semua pihak membiayai perang melalui produksi narkoba seperti heroin dan metamfetamin, sementara kawasan perbatasan yang longgar pengawasannya menjadi pusat penipuan daring yang dijaga ketat.
Konteks Indonesia: Sebagai tetangga dekat dan sesama anggota ASEAN, Indonesia menghadapi tekanan untuk memainkan peran lebih aktif dalam mendorong dialog damai. Namun, upaya mediasi yang digagas melalui Konsensus Lima Poin ASEAN sejauh ini mandek karena junta Myanmar enggan berkompromi. Eskalasi konflik juga berpotensi memicu gelombang pengungsi baru ke Indonesia, mengingat jalur laut yang kerap digunakan imigran Rohingya. Selain itu, jaringan kejahatan lintas batas yang tumbuh subur di Myanmar—termasuk penipuan daring dan perdagangan narkoba—telah merambah Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Di tengah penderitaan yang tak berkesudahan, warga sipil menjadi korban utama. Thein Aye Nu, seorang janda yang suaminya tewas dalam serangan udara di Rakhine, mengungkapkan kepedihannya: “Rasa sakit ini tak berujung. Saya sangat marah, tapi bahkan tidak tahu harus marah kepada siapa lagi.” Seorang ayah di Magway yang kehilangan putra remajanya dalam pertempuran menambahkan, “Jika tidak ada kudeta, anak-anak akan bersekolah. Kami bahkan tidak sempat membacakan doa Buddha karena artileri terus ditembakkan.”
Ke depan, pertanyaan besar masih menggantung: mampukah junta mempertahankan kendali di tengah fragmentasi konflik yang semakin kompleks? Atau justru pemberontak yang akan merebut momentum? Yang jelas, tanpa tekanan internasional yang lebih kuat dan komitmen semua pihak untuk berdamai, warga Myanmar akan terus menanggung beban perang yang tak kunjung usai.



