Kericuhan Hari Damai Aceh: JK Menilai Ada Ketidakpuasan Lokal, Bukan Penolakan Pusat

Peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026), ternoda oleh bentrokan antara warga dan aparat keamanan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), langsung angkat bicara, menilai insiden ini lebih merupakan gejolak lokal yang dipicu ketidakpuasan terhadap kepemimpinan daerah, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat.

Menurut JK, suasana zikir dan doa bersama yang semula khusyuk berubah tegang setelah sekelompok massa melakukan demonstrasi dan mencoba mengibarkan bendera Bulan Bintang. Aparat keamanan, kata dia, bertindak untuk mencegah potensi kerusuhan dan pengibaran simbol yang dilarang tersebut. "Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, JK menegaskan bahwa akar masalahnya bukanlah resistensi masyarakat Aceh terhadap kebijakan pusat. "Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ungkapnya. Ia juga menyoroti absennya para pemimpin kunci di lokasi saat kejadian, seperti Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang sedang menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, dan Wali Nanggroe Malik Mahmud yang berobat di Penang. Kondisi ini, menurut JK, membuat pengendalian massa di lapangan menjadi kurang optimal.

Meski demikian, JK meyakini bahwa riak-riak ini tidak mencerminkan keinginan mayoritas warga Aceh yang selama ini mendambakan kedamaian. "Rakyat Aceh selalu ingin damai," tegasnya. Ia mengingatkan bahwa perdamaian yang telah berjalan selama 21 tahun telah membawa kemajuan dan kesejahteraan, termasuk melalui dana otonomi khusus dan dukungan pemerintah pusat. Oleh karena itu, stabilitas yang sudah terbangun tidak seharusnya dirusak oleh segelintir pihak yang tidak puas.

Pengamat politik Aceh menilai bahwa insiden ini menjadi pengingat bahwa proses rekonsiliasi pasca-konflik masih menyisakan pekerjaan rumah. Meskipun kepemimpinan daerah kini diisi oleh mantan kombatan yang dipilih secara demokratis, potensi kekecewaan dari kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan tetap ada. Hal ini diperparah dengan minimnya figur yang mampu meredam ketegangan di tingkat akar rumput.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah mampu merespons dinamika ini tanpa mengorbankan semangat perdamaian. Apakah akan ada dialog yang lebih inklusif dengan semua elemen masyarakat Aceh, atau justru pendekatan keamanan yang lebih tegas? JK sendiri berharap agar semua pihak terus merawat perdamaian yang telah membawa banyak manfaat, namun ia juga mengingatkan bahwa ketidakpuasan yang dibiarkan dapat menjadi bom waktu.