Pembersihan Pohon Ilegal di Lower Peirce: Kontraktor dan Supervisor Dapat Peringatan Bersyarat

Otoritas taman nasional Singapura, National Parks Board (NParks), menjatuhkan peringatan bersyarat selama 24 bulan kepada kontraktor dan supervisor proyek yang bertanggung jawab atas penebangan puluhan pohon tanpa izin di kawasan Lower Peirce Reservoir pada Juni lalu. Langkah ini diambil setelah investigasi menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran pertama dan pelaku bersedia menanggung biaya pemulihan.

Insiden ini bermula ketika NParks menemukan sekitar 40 bibit pohon dan semak belukar di area seluas 40,5 meter persegi telah ditebang secara ilegal. Area tersebut merupakan bagian dari program OneMillionTrees, inisiatif ambisius yang menargetkan penanaman satu juta pohon di seluruh Singapura antara 2020 hingga 2030. Pohon-pohon yang ditebang sebelumnya ditanam pada 2025, menjadikan aksi ini sebagai pukulan bagi upaya penghijauan jangka panjang.

Menurut Jessica Kwok, direktur grup penegakan dan investigasi NParks, kontraktor awalnya ditugaskan untuk mengganti papan jalan setapak (boardwalk) di Lower Peirce Reservoir. Mereka membutuhkan lokasi penyimpanan material di dekat pintu masuk jalur. Namun, supervisor proyek yang menggantikan rekan yang sedang cuti di luar negeri salah memahami instruksi dan menyimpan material di area yang sebelumnya telah dinilai tidak cocok oleh NParks. "Meskipun supervisor lapangan telah menyampaikan arahan NParks, supervisor proyek salah memahami instruksi tersebut," ujar Kwok.

Pelanggaran ini terjadi di tengah upaya Singapura memperkuat ketahanan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Lower Peirce Reservoir sendiri merupakan kawasan konservasi yang menjadi habitat bagi spesies langka seperti Raffles Banded Langur. NParks telah menyelesaikan penanaman ulang pada 9 Juni dengan 60 tanaman baru, termasuk tiga spesies tambahan yang menjadi sumber pakan bagi primata tersebut dan berbagai burung hutan.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek konstruksi di kawasan konservasi. Di Indonesia, kerusakan hutan dan lahan akibat proyek infrastruktur kerap terjadi tanpa sanksi tegas. Peringatan bersyarat yang diterapkan Singapura menunjukkan bahwa kesalahan administratif pun dapat berujung pada konsekuensi hukum, meskipun pelaku adalah pelanggar pertama. Hal ini bisa menjadi referensi bagi pengelola taman nasional di Indonesia untuk memperketat pengawasan dan penegakan aturan.

Ke depan, NParks akan terus memantau kepatuhan kontraktor selama masa peringatan 24 bulan. Jika dalam periode tersebut terjadi pelanggaran lagi, kontraktor dan supervisor dapat dituntut di pengadilan untuk pelanggaran lama dan baru. Pertanyaan yang muncul: apakah sanksi serupa akan efektif mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang, terutama di negara dengan tekanan pembangunan yang tinggi seperti Indonesia?