Pemadaman Listrik Bergilir: Alarm Krisis Tata Kelola Energi Fosil Indonesia
Baca dalam 60 detik
- Rangkaian pemadaman listrik di Jawa dan Sumatera memicu kerugian ekonomi dan mengungkap kerentanan sistem kelistrikan nasional yang bergantung pada batubara.
- Para pengamat menilai monopoli PLN, ekspor batubara berlebihan, dan lambannya transisi energi terbarukan menjadi akar masalah, bukan sekadar gangguan cuaca.
- Tanpa pergeseran ke energi terbarukan dan desentralisasi jaringan, risiko pemadaman dan biaya tinggi akan terus membebani masyarakat dan investor.
Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah kota di Jawa dan Sumatera dalam beberapa pekan terakhir bukan sekadar gangguan teknis, melainkan cerminan kegagalan tata kelola energi yang terlalu bergantung pada fosil. Di tengah klaim kelebihan kapasitas produksi listrik, warga dan pelaku usaha justru merasakan dampak langsung: kerugian operasional hingga ketidakpastian investasi.
Ekonom Senior INDEF, Berly Martawardaya, menilai fenomena ini paradoksal. Indonesia sebenarnya menikmati surplus pasokan listrik selama satu dekade terakhir, namun konsumsi per kapita masih tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Vietnam. "Biaya rumah tangga dan produksi bisa naik, memicu peningkatan biaya, secara makro mempengaruhi kepastian akses investasi," ujarnya dalam diskusi daring, Jumat (25/6). Menurut Berly, pemerintah masih memprioritaskan pembangkit fosil ketimbang energi terbarukan yang biayanya lebih murah. Akibatnya, ketika harga batubara global melonjak dan pasokan dalam negeri terbatas, produksi listrik langsung terpukul.
Data INDEF menunjukkan produksi batubara Indonesia pada 2024 mencapai 836 juta ton, 11% di atas target 711 juta ton. Namun, volume ekspor mencapai 555 juta ton, sementara pasokan dalam negeri (DMO) hanya 233 juta ton. "Batubara kini mahal karena ketidakpastian konflik, supply minyak terganggu. Produsen batubara Indonesia mengekspor dua kali lebih banyak dibanding dalam negeri karena harga jual ke luar lebih mahal," tambah Berly. Praktik monopoli PLN yang mewajibkan surplus produksi dijual ke PLN juga dikritiknya sebagai penghambat pengembangan energi bersih.
Peneliti IESR, Raden Raditya Wiranegara, menyoroti kerentanan distribusi energi akibat cuaca ekstrem dan logistik batubara. "Belum adaptasi dengan perubahan iklim seperti di Sumatera jaringan tersambar petir sehingga kolaps," katanya. Ia mendesak pemerintah memperkuat jaringan transmisi untuk energi terbarukan. Saat ini, ekspansi jaringan ketenagalistrikan jauh tertinggal dari pembangkit. Pertumbuhan jaringan transmisi, distribusi, dan gardu induk masing-masing hanya 10%, 1,5%, dan 3% per tahun, sementara konsumsi listrik tumbuh 10,3% per tahun.
Beyrra Triasdian dari Trend Asia menekankan bahwa pemadaman di tengah tingginya produksi batubara membuktikan kesalahan tata kelola. "Kesalahan ini justru dipakai untuk membatasi PLTS atap. Sistem makin terkunci pada batubara dan energi terbarukan makin tertekan. Ketergantungan batubara tak menciptakan ketahanan energi, biaya kenaikan batubara ditanggung masyarakat," ujarnya. Ia juga mengingatkan dampak tersembunyi seperti pencemaran jalur distribusi dan kerusakan lingkungan.
Bagi Indonesia, urgensi transisi energi bukan lagi wacana. Energi terbarukan dinilai mampu memperpendek rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada logistik batubara yang panjang dan kompleks. Raditya menyarankan pergeseran dari sistem sentralisasi ke desentralisasi sesuai karakter energi terbarukan. "Modernisasi jaringan ketenagalistrikan dan aturannya, perencanaan dan pendanaan yang diprioritaskan ke jaringan bukan pembangkitnya," tegasnya. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan PLN keluar dari jerat fosil sebelum krisis berikutnya datang?
