Gencatan Senjata AS-Iran di Ambang Batas: Pertemuan Doha Diwarnai Saling Tuding

Pertemuan yang direncanakan antara perunding Amerika Serikat dan Iran di Doha pekan ini justru diawali dengan pernyataan saling bertolak belakang, menandakan kerapuhan gencatan senjata yang baru disepakati pada 17 Juni lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pertemuan bilateral dengan pihak Amerika dalam waktu dekat, meskipun kedua negara sama-sama mengirim delegasi teknis ke Qatar.

Ketidaksepahaman mengenai apakah kedua pihak akan duduk satu meja menyoroti betapa rapuhnya kesepakatan yang menghentikan sementara konflik empat bulan yang telah mengganggu arus minyak global melalui Selat Hormuz. AS dan Iran sebenarnya memberikan waktu setidaknya 60 hari untuk mengimplementasikan nota kesepahaman 14 poin, yang mencakup perpanjangan gencatan senjata April lalu, diskusi program nuklir Iran, dan negosiasi gencatan permanen. Namun, kemajuan terhambat oleh saling tuduh pelanggaran.

Ketegangan semakin memuncak setelah akhir pekan lalu kedua pihak saling melancarkan serangan rudal. AS menuduh Iran menyerang setidaknya dua kapal dagang, sementara Iran membalas dengan menembakkan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain. Insiden ini mendorong harga minyak naik lebih dari satu persen, mengingat Selat Hormuz—yang sebelumnya membawa sekitar seperlima perdagangan minyak dunia—nyaris lumpuh total sejak serangan AS-Israel pada 28 Februari lalu.

Bagi Indonesia, eskalasi di Timur Tengah memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap kenaikan harga minyak mentah akan membebani anggaran subsidi energi dan mendorong inflasi. Kementerian Keuangan sebelumnya telah mengantisipasi potensi kenaikan harga minyak dalam asumsi makro APBN 2026, namun ketidakpastian yang berkepanjangan dapat memaksa penyesuaian lebih lanjut. Selain itu, gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz juga berpotensi memperpanjang waktu pengiriman dan meningkatkan biaya logistik bagi eksportir Indonesia ke Eropa dan Timur Tengah.

Di dalam negeri AS, tekanan politik terhadap Presiden Donald Trump semakin besar. Senator Partai Republik pun mulai mengkritik perang yang dilakukan tanpa otorisasi Kongres. Di sisi lain, Senator Demokrat Chuck Schumer menilai pengarahan yang diberikan oleh utusan Trump, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio kepada Kongres sebagai "kekurangan dan tanpa detail". Schumer menambahkan, "Setelah menyeret Amerika ke dalam perang yang mahal, pemerintahan Trump masih belum bisa menyebutkan satu pun keuntungan yang didapat Amerika."

Sementara itu, Iran terus memperkuat posisi tawarnya dengan mengancam akan mengenakan biaya pada kapal yang melintasi Selat Hormuz dan menghalangi kapal yang menyimpang dari jalur yang ditentukan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyebut kesepakatan tersebut sebagai "kemenangan besar bagi rakyat Iran", terutama dengan adanya keringanan sanksi minyak dan petrokimia. Namun, Israel yang tidak bergabung dalam perundingan justru menjauhkan diri dari perjanjian tersebut, menambah kompleksitas upaya perdamaian di kawasan.

Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron menawarkan diri untuk membantu menurunkan ketegangan dan bekerja sama dengan Oman untuk membersihkan ranjau di Selat Hormuz. Namun, Iran dengan cepat menolak tawaran tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa pembersihan ranjau adalah wewenang eksklusif Iran berdasarkan rencana 14 poin, dan memperingatkan Prancis agar tidak mempersulit situasi.

Dengan tenggat waktu 60 hari yang terus berjalan, pertanyaan besarnya adalah: mampukah kedua pihak menahan diri dari serangan lebih lanjut dan duduk bersama untuk merundingkan solusi permanen? Ataukah gencatan senjata ini hanya akan menjadi jeda singkat sebelum konflik kembali meletus dengan skala yang lebih besar?