Usulan Jerman soal Plaza Accord Picu Ketegangan Baru dengan China

Ketegangan dagang antara Uni Eropa dan China memasuki babak baru setelah Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan perdagangan Beijing dan menyinggung Perjanjian Plaza Accord 1985 sebagai preseden. Pernyataan yang disampaikan di Brussels pada akhir pekan lalu itu langsung mendapat respons dingin dari Beijing, yang menafsirkannya sebagai upaya Barat mengulang sejarah pahit Jepang.

Dalam pidatonya usai pertemuan Dewan Eropa, Merz menuduh China membanjiri pasar global dengan produk bersubsidi tinggi dan menyebut yuan sengaja dilemahkan hingga 30% untuk menekan biaya ekspor. Ia merujuk pada Plaza Accord—kesepakatan lima negara besar pada 1985 yang memaksa Jepang mengapresiasi yen—sebagai contoh penyelesaian sengketa mata uang. Namun, bagi para pembuat kebijakan di Beijing, referensi itu bukanlah tawaran damai, melainkan ancaman terselubung.

Plaza Accord memang menjadi trauma kolektif di kalangan elite China. Media pemerintah, seperti Xinhua dan Global Times, secara konsisten menggambarkan kesepakatan itu sebagai alat hegemoni AS yang menghancurkan daya saing manufaktur Jepang dan memicu gelembung aset yang berujung pada "dekade hilang" ekonomi Negeri Sakura. Bagi Beijing, usulan Merz—meski dibungkus sebagai ajakan kerja sama—dianggap sebagai upaya membatasi pertumbuhan China melalui tekanan mata uang dan proteksionisme.

Respons China tidak perlu ditunggu lama. Pada 22 Juni, Kementerian Perdagangan China memasukkan sepuluh perusahaan AS ke dalam daftar hitam ekspor rare earths, menyusul sanksi Washington terhadap produsen kendaraan listrik BYD. Langkah ini merupakan sinyal bahwa Beijing siap menggunakan senjata serupa terhadap Eropa jika retorika Merz berlanjut. Rare earths menjadi titik rawan karena Eropa sangat bergantung pada pasokan China untuk memproduksi peralatan militer modern, termasuk sistem radar dan rudal.

Namun, Brussels tampak lebih hati-hati dibanding Washington. Alih-alih membuka konfrontasi terbuka, Uni Eropa cenderung mengambil pendekatan bilateral—sebuah celah yang selama ini dimanfaatkan Beijing untuk memecah suara negara anggota. Jika strategi ini gagal, bukan tidak mungkin China akan memperketat akses Eropa ke bahan baku kritis, yang dapat menghambat program rearmament Uni Eropa di tengah ancaman Rusia.

Bagi Indonesia, eskalasi ini patut dicermati. Sebagai mitra dagang utama China dan pengimpor teknologi Eropa, ketegangan antara dua kekuatan ekonomi tersebut bisa berdampak pada rantai pasok global, termasuk ketersediaan komponen elektronik dan baterai kendaraan listrik. Jika Beijing membatasi ekspor rare earths, harga produk teknologi tinggi di pasar Indonesia berpotensi melonjak. Pertanyaannya, akankah Indonesia memanfaatkan celah ini untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi perdagangan bilateral dengan kedua blok?