Latsarmil SPPI: Kemhan Bantah Cetak Prajurit, Tegaskan Fokus pada Disiplin
Baca dalam 60 detik
- Kemhan menyatakan latihan dasar militer bagi peserta SPPI tidak bertujuan membentuk militer, melainkan menanamkan karakter dan disiplin.
- Lima peserta meninggal dunia selama latihan akibat heat stroke, tuberkulosis, dan henti jantung, memicu pertanyaan soal pengawasan kesehatan.
- Program ini dianggap sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional melalui penguatan ekonomi kerakyatan.
Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan bahwa latihan dasar militer (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) bukanlah upaya mencetak prajurit, melainkan sarana pembentukan karakter dan disiplin. Pernyataan ini disampaikan menyusul kematian lima peserta yang terjadi selama proses latihan di satuan pendidikan TNI.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSD) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/6), menekankan bahwa peserta tetap berstatus sipil sebagai calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). "Kegiatan ini bukan untuk membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer," ujarnya.
Latihan tersebut, menurut Ketut, dirancang untuk menanamkan nilai-nilai seperti integritas, kerja sama, tanggung jawab, dan kepemimpinan. Materi yang diberikan mencakup kegiatan fisik dasar seperti senam, jalan, peraturan baris berbaris (PBB), hingga peraturan penghormatan militer (PPM). Setelah tahap awal ini, peserta akan menerima materi lanjutan dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Kelautan sesuai bidang masing-masing.
Ketut menjelaskan bahwa korelasi program ini dengan pertahanan negara terletak pada penguatan ekonomi kerakyatan yang menjadi pilar ketahanan nasional. "Pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter dan berintegritas menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas," tambahnya.
Kematian kelima peserta ini memicu pertanyaan mengenai prosedur keselamatan dan pengawasan kesehatan selama latihan. Sebelumnya, Kemhan menyebutkan bahwa setiap peserta telah menjalani pemeriksaan kesehatan, namun fakta di lapangan menunjukkan adanya kasus heat stroke dan tuberkulosis yang tidak terdeteksi. Publik menanti langkah konkret Kemhan untuk mencegah insiden serupa, termasuk evaluasi standar operasional prosedur (SOP) medis di satuan pendidikan TNI.
Ke depan, Kemhan dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan tujuan pembentukan karakter dengan jaminan keselamatan peserta. Pertanyaan yang mengemuka: apakah latihan militer dasar yang ketat masih relevan untuk program sipil, atau perlu ada modifikasi kurikulum yang lebih adaptif tanpa mengorbankan esensi disiplin?
