Megawati: Partai Politik Tak Boleh Jalan Tanpa Riset dan Sains
Baca dalam 60 detik
- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partai politik harus berpijak pada riset ilmiah, bukan sekadar gerakan tanpa data.
- Pelantikan pengurus sayap partai dan BARAK periode 2025-2030 menandai penguatan konsolidasi internal PDIP menjelang kontestasi politik.
- Langkah ini berpotensi mengubah cara partai merumuskan kebijakan, dari pendekatan tradisional menuju kebijakan berbasis bukti.

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partai politik tidak dapat lagi berjalan tanpa landasan riset dan sains yang matang. Pernyataan itu disampaikan di sela-sela pelantikan pimpinan organisasi sayap dan badan partai di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).
Menurut Megawati, partai sering dianggap sebagai entitas yang tidak membutuhkan riset, padahal partai pada hakikatnya adalah sebuah gerakan yang harus didasari oleh data dan analisis ilmiah. "Partai itu merupakan sebuah gerakan, riset itu adalah untuk sains," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi. Ia juga menyoroti tingginya angka pengangguran di kalangan tenaga terdidik dan akademisi, sebuah persoalan yang menurutnya harus dibedah oleh badan riset partai untuk menemukan akar masalah dan solusi yang tepat.
Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa bakti baru bagi sejumlah organisasi sayap dan badan partai. Diah Pikatan Orissa Putri Haprani, atau akrab disapa Pinka Haprani, resmi memimpin Taruna Merah Putih (TMP), organisasi kepemudaan yang menjadi wadah kaderisasi generasi muda. Sementara itu, Nasyirul Falah Amru dipercaya memimpin Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), sayap partai yang bergerak di bidang keagamaan Islam. Andi Widjajanto kembali dipercaya sebagai Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) untuk periode 2025โ2030.
Kehadiran BARAK menjadi sorotan utama dalam acara tersebut. Badan ini memiliki mandat untuk membangun pusat data partai, mengkaji proses legislasi nasional, merumuskan kebijakan berbasis ideologi kerakyatan, serta menyiapkan evaluasi dan transformasi organisasi. Langkah ini dinilai sebagai upaya PDIP untuk memperkuat tradisi pengambilan keputusan berbasis data dan analisis, sebuah tren yang mulai diadopsi oleh partai-partai besar di dunia.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari konsolidasi internal partai. Menurutnya, organisasi sayap dan badan partai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kedisiplinan organisasi, memperkuat kaderisasi, dan memastikan seluruh elemen partai aktif bekerja bersama masyarakat. "Organisasi sayap dan badan partai agar fokus mendampingi dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan sehari-hari masyarakat," kata Hasto.
Dalam pengarahannya, Megawati menitipkan pesan kepada seluruh kader untuk tetap setia pada sumber kekuatan partai, yaitu rakyat. "Setialah pada sumbermu dan sumber kekuatan kita adalah rakyat. Jangan pernah jauh dari rakyat. Dengarkan suara rakyat. Rasakan denyut kehidupan rakyat," ucapnya. Pesan ini menegaskan pentingnya keberpihakan partai kepada masyarakat, sejalan dengan upaya membangun kebijakan yang berbasis riset.
Bagi Indonesia, langkah PDIP ini memiliki implikasi yang lebih luas. Di tengah maraknya politik identitas dan pragmatisme, pendekatan berbasis riset dapat menjadi pembeda dalam kualitas kebijakan publik. Partai yang mampu mengolah data dan melakukan analisis mendalam akan lebih siap menghadapi tantangan kompleks, seperti pengangguran terdidik, kesenjangan ekonomi, dan transformasi digital. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah partai politik lain akan mengikuti jejak serupa, atau justru terjebak dalam politik transaksional yang mengabaikan data?
Ke depan, efektivitas BARAK dan organisasi sayap akan menjadi ujian nyata bagi komitmen PDIP terhadap politik berbasis sains. Jika berhasil, ini bisa menjadi model bagi partai lain di Indonesia. Sebaliknya, jika hanya menjadi formalitas belaka, maka jargon "riset dan sains" hanya akan menjadi retorika tanpa dampak. Publik tentu berharap langkah ini tidak berhenti pada seremonial, melainkan melahirkan kebijakan yang benar-benar menjawab persoalan rakyat.



