Harga Minyak Bertahan di Level Tertinggi Sepekan: Harapan Damai AS-Iran Memudar
Baca dalam 60 detik
- Harga minyak mentah dunia bertahan di level tertinggi sepekan setelah AS menuntut kompensasi dari Iran, mempersulit negosiasi damai dan pembukaan kembali Selat Hormuz.
- Ekspor minyak melalui Selat Hormuz turun drastis 32% dalam sepekan, memperkuat kekhawatiran gangguan pasokan global.
- Penundaan restart kilang Jazan oleh Saudi Aramco menambah ketidakpastian pasokan, berpotensi menekan harga energi di kawasan Asia termasuk Indonesia.

Harga minyak mentah dunia bertahan di level tertinggi dalam sepekan pada Selasa (11/8), di tengah memudarnya harapan tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat membuka kembali Selat Hormuz. Kondisi ini terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengajukan tuntutan kompensasi atas kerugian yang dialami negaranya, sebuah langkah yang justru memperumit upaya meredakan ketegangan geopolitik di kawasan penghasil minyak terbesar dunia.
Brent crude tercatat stabil di angka 87,81 dolar AS per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) bertahan di 82,20 dolar AS per barel. Kedua patokan harga tersebut sempat melonjak lebih dari 5 persen pada perdagangan Senin, mencapai level tertinggi sejak 31 Juli. Pemicunya adalah respons Trump terhadap syarat-syarat yang diajukan Iran untuk perjanjian damai, yang kemudian dibalas dengan tuntutan kompensasi atas korban jiwa dalam perang, serangan, dan protes yang menurut AS melibatkan Iran.
Ketegangan ini menggarisbawahi jurang pemisah yang dalam antara Washington dan Teheran. Tim Waterer, analis pasar utama di KCM Trade, menilai bahwa optimisme yang sempat terbangun pekan lalu kini mulai menguap, memberi nada tawar yang kuat pada harga minyak. "Tampaknya ada jurang pemisah, tanpa maksud pun, antara AS dan Iran mengenai bentuk kesepakatan yang sebenarnya," ujarnya.
Di sisi lain, gangguan pasokan semakin nyata. Saudi Aramco, raksasa energi Arab Saudi, menunda restart kilang Jazan berkapasitas 400.000 barel per hari hingga 30 Agustus, menyusul klaim dua serangan oleh kelompok Houthi pada Minggu. Peristiwa ini menambah daftar panjang risiko gangguan di jalur-jalur vital energi global.
Analis Barclays mencatat bahwa ekspor bersih minyak mentah dan produk olahan melalui Selat Hormuz pada pekan yang berakhir 7 Agustus hanya rata-rata 3 juta barel per hari, turun signifikan dari 4,4 juta barel per hari pada pekan sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan meningkatnya premi risiko yang harus dibayar pelaku pasar, baik melalui asuransi maupun rute pelayaran yang lebih panjang.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gejolak harga minyak dunia akan berdampak pada anggaran subsidi energi dan harga bahan bakar domestik. Pemerintah perlu mencermati potensi kenaikan beban impor, terutama jika ketegangan di Timur Tengah berlarut-larut. Selain itu, gangguan di Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb dapat memperpanjang rantai pasok, yang pada akhirnya berpotensi menaikkan biaya logistik dan harga barang di dalam negeri.
Waterer menambahkan bahwa risiko pencekikan di kedua selat tersebut tetap sangat signifikan. "Bahkan pembatasan yang bersifat intermiten atau ancaman insiden lebih lanjut menjaga biaya asuransi tetap tinggi dan memaksa rute pelayaran lebih panjang... aliran energi tampaknya akan tetap terkendala dalam jangka pendek," jelasnya. Sementara itu, Irak menaikkan harga jual resmi (OSP) untuk minyak Basra Medium ke Asia sebesar 2,50 dolar AS per barel, menjadi minus 4 dolar AS terhadap rata-rata kuotasi Oman/Dubai, sebuah sinyal bahwa negara produsen mulai menyesuaikan strategi harga di tengah ketidakpastian pasar.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah AS dan Iran dapat menemukan titik temu di tengah tuntutan yang saling bertentangan. Jika negosiasi gagal, bukan tidak mungkin harga minyak akan menembus level psikologis 90 dolar AS per barel, membawa implikasi luas bagi perekonomian global dan domestik. Sebaliknya, jika ada kemajuan, tekanan harga bisa mereda, namun risiko gangguan pasokan tetap membayangi. Indonesia, sebagai salah satu konsumen energi terbesar di Asia Tenggara, perlu menyiapkan langkah antisipasi menghadapi skenario yang paling mungkin terjadi.



