Kebakaran Bromo Meluas, 743 Hektare Lahan Terbakar: Status Siaga Darurat dan Dampaknya bagi Wisata

Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) di Jawa Timur kian meluas, menghanguskan sedikitnya 743 hektare kawasan konservasi dan memaksa otoritas menutup destinasi wisata kelas dunia itu bagi pengunjung. Peristiwa ini terjadi di tengah musim kemarau yang lebih kering dari biasanya, diperparah oleh penguatan fenomena El Nino, sehingga memicu kekhawatiran akan meluasnya titik api di berbagai wilayah Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan api telah melalap padang rumput kering, vegetasi, hingga bunga edelweis yang dilindungi di kawasan Penanjakan, salah satu titik favorit wisatawan untuk menyaksikan matahari terbit di Gunung Bromo. Meski belum ada laporan korban jiwa atau evakuasi, penutupan taman nasional dilakukan sebagai langkah antisipasi keselamatan. Langkah ini berimplikasi langsung pada sektor pariwisata lokal yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama di musim liburan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang meninjau langsung lokasi kebakaran pada Minggu, menegaskan bahwa pemerintah terus mengoordinasikan upaya pemadaman dan pencegahan. "Kami berkoordinasi untuk mengatasi dan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan," ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar, yang kerap menjadi pemicu utama kebakaran di musim kemarau.

Upaya pemadaman melibatkan ratusan personel gabungan dari petugas pemadam kebakaran, TNI, Polri, relawan, serta petugas taman nasional. Tiga helikopter dikerahkan untuk melakukan water bombing di titik-titik yang sulit dijangkau, sementara tim darurat melakukan pemadaman manual, pendinginan, patroli, dan pembuatan sekat bakar untuk mencegah api merambat. Meski demikian, kondisi angin kencang dan medan yang terjal menjadi kendala utama dalam pengendalian api.

Kebakaran di Bromo bukan satu-satunya. Di Provinsi Jambi, Sumatra, lebih dari 50 hektare lahan gambut terbakar, menimbulkan kabut asap yang mengganggu kesehatan warga dan memicu kekhawatiran memburuknya kualitas udara. Kebakaran terbesar terjadi di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, di mana puluhan hektare perkebunan kelapa sawit milik warga ludes dilalap api sejak Rabu. Sekitar 300 personel dikerahkan, namun lapisan gambut yang dalam, keterbatasan air, akses sulit, dan angin kencang mempersulit pemadaman, bahkan dengan bantuan tiga helikopter.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa Agustus dan September akan menjadi bulan-bulan paling kritis, karena vegetasi yang kering dan angin kencang menciptakan kondisi yang kondusif bagi penyebaran api secara cepat. Peringatan ini sejalan dengan proyeksi El Nino yang diprediksi menguat hingga akhir tahun, meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Sumatra dan Kalimantan.

Bagi Indonesia, kebakaran hutan bukan sekadar bencana ekologis, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan hubungan diplomatik. Kabut asap lintas batas yang kerap terjadi pada tahun-tahun El Nino sebelumnya telah memicu protes dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu, kerugian ekonomi akibat terganggunya sektor pariwisata, pertanian, dan kesehatan bisa mencapai triliunan rupiah. Oleh karena itu, langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pembakar lahan menjadi krusial.

Pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan pengelolaan lahan gambut dan praktik pertanian yang ramah lingkungan, serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau ekstrem. Pertanyaannya, apakah upaya pemadaman yang ada saat ini cukup untuk mencegah meluasnya kebakaran, atau justru diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dalam mitigasi perubahan iklim? Hingga kini, api masih berkobar, dan waktu akan menentukan apakah Indonesia mampu melewati musim kering ini tanpa bencana asap yang lebih besar.