Subsidi Diesel Malaysia Dirombak: Bebas Biaya Balik Nama hingga Kuota Tambahan 100 Liter

Pemerintah Malaysia mengumumkan tiga penyempurnaan dalam skema subsidi bersubsidi Budi Madani Diesel (Budi Diesel) menjelang fase akses awal yang dimulai Sabtu, 27 Juni 2026. Langkah ini diambil setelah serangkaian dialog dengan publik, pedagang kecil, dan pemangku kepentingan sejak pengumuman awal pada 22 Juni lalu.

Kementerian Keuangan Malaysia dalam pernyataan Jumat, 26 Juni, menjelaskan bahwa penyempurnaan tersebut meliputi pembebasan sementara biaya balik nama kendaraan diesel selama tiga bulan mulai 1 Juli, pengalihan hak subsidi kepada pengguna kendaraan yang sebenarnya, serta perluasan cakupan Budi Diesel ke perusahaan yang memiliki pikap dan jip pribadi. Menteri Keuangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan menekankan bahwa transisi ini bertujuan menutup kebocoran yang selama ini merugikan negara miliaran ringgit setiap tahun.

"Kami mendengar masukan dan banding rakyat. Pemerintah setuju menerapkan penyempurnaan ini demi kelancaran Budi Diesel," ujarnya. Skema ini menggunakan data kepemilikan kendaraan dan catatan pajak jalan aktif sebagai salah satu syarat kelayakan.

Kebijakan pengalihan hak subsidi memungkinkan pemilik kendaraan diesel yang terdaftar mengalihkan kelayakan subsidi kepada anggota keluarga langsung yang menjadi pengguna aktual. Mekanisme teknisnya akan diumumkan melalui kanal resmi Budi Madani setelah detail final. Sementara itu, perluasan cakupan ke perusahaan pemilik pikap dan jip diharapkan membantu pedagang kecil dan pengguna di pedesaan yang menggantungkan aktivitas sehari-hari pada kendaraan diesel.

Bagi Indonesia, langkah Malaysia ini menjadi contoh konkret reformasi subsidi energi yang berorientasi pada penargetan dan pengurangan kebocoran. Meskipun Indonesia memiliki skema subsidi solar yang berbeda, prinsip penggunaan data kendaraan dan pembatasan penerima dapat menjadi referensi dalam upaya serupa di dalam negeri. Apalagi, kebocoran subsidi BBM di Indonesia juga diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahun.

Fase akses awal Budi Diesel berlaku di Semenanjung Malaysia dengan verifikasi MyKad di stasiun pengisian bahan bakar yang berpartisipasi. Penerima bantuan tunai Budi Diesel Individu sebesar RM400 yang sudah diterima sebelumnya tetap bisa membeli diesel bersubsidi selama periode ini. Pemilik kendaraan diesel pribadi dapat mengecek status kelayakan dan kuota bulanan melalui portal resmi www.budiMadani.gov.my.

Pemerintah Malaysia berjanji akan terus memantau implementasi dan meninjau masukan publik untuk memastikan transisi berjalan mulus. Pertanyaan yang mengemuka: apakah perluasan cakupan ini cukup untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna diesel, atau justru membuka celah baru yang harus ditutup?