PM Jepang Desak Jalur Hormuz Dibuka Kembali: Ancaman bagi Harga Minyak dan Stabilitas Global

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, dalam percakapan telepon dengan Sultan Oman, Haitham bin Tariq al-Said, pada Senin (11/8), menegaskan pentingnya memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Langkah ini diambil di tengah kebuntuan negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlarut-larut, yang berpotensi memicu gejolak pasar energi global.

Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital bagi sekitar seperlima konsumsi minyak dunia, telah efektif diblokade sejak konflik pecah pada akhir Februari. Kondisi ini tidak hanya memicu kekhawatiran pasokan, tetapi juga mendorong lonjakan harga energi yang berdampak luas. Bagi Jepang, negara yang minim sumber daya alam dan sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah, situasi ini menjadi ancaman serius terhadap ketahanan energinya.

Dalam pembicaraan yang berlangsung sekitar 20 menit tersebut, Takaichi menyampaikan harapannya agar navigasi bebas di selat dapat segera dipulihkan tanpa biaya tambahan. "Saya tegaskan bahwa pemulihan navigasi yang aman dan bebas di Selat Hormuz sangat penting, dan untuk itu, dialog dengan komunitas internasional, termasuk negara-negara pengguna jalur tersebut, mutlak diperlukan," ujar Takaichi kepada wartawan di kantornya, Tokyo.

Sultan Haitham, yang negaranya kerap menjadi mediator dalam berbagai konflik regional, memberikan paparan terkini mengenai konsultasi yang sedang berlangsung dengan Iran. Ia juga menyatakan komitmen Oman untuk berkonsultasi dan menghormati pandangan negara-negara pengguna jalur pelayaran tersebut. Kedua pemimpin sepakat untuk terus berkoordinasi demi stabilitas dan perdamaian kawasan, termasuk di Selat Hormuz, seperti dikonfirmasi Kementerian Luar Negeri Jepang.

Percakapan ini merupakan yang pertama sejak April lalu, dan terjadi di tengah ketidakpastian kelanjutan perundingan AS-Iran. Sebelumnya, pada Sabtu (9/8), Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengumumkan enam tuntutan sebagai prasyarat untuk membuka kembali selat tersebut, termasuk kompensasi atas kerusakan akibat konflik. Tuntutan ini semakin memperumit upaya diplomasi yang ada.

Bagi Indonesia, dinamika di Selat Hormuz memiliki implikasi langsung. Sebagai negara pengimpor minyak, setiap gangguan pasokan global akan berdampak pada harga BBM domestik dan inflasi. Pemerintah Indonesia perlu mencermati perkembangan ini, terutama dalam mengelola subsidi energi dan menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu, sebagai negara maritim yang bergantung pada jalur pelayaran internasional, Indonesia juga berkepentingan untuk mendukung upaya menjaga kebebasan navigasi.

Para analis memperkirakan bahwa kebuntuan negosiasi AS-Iran dapat berlarut hingga berbulan-bulan, meninggalkan ketidakpastian bagi pasar energi. Jepang, melalui diplomasi aktifnya, berupaya menjadi jembatan komunikasi, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Pertanyaan yang mengemuka: apakah tekanan internasional yang semakin besar akan mampu melunakkan sikap Iran, atau justru memicu eskalasi baru yang semakin mengancam stabilitas kawasan dan ekonomi global?