Demokrasi Mendominasi Piala Dunia: Data 94 Tahun Membantah Mitos Sepak Bola untuk Rezim Otoriter

Klaim Presiden FIFA Gianni Infantino bahwa sepak bola adalah "olahraga paling demokratis" mendapat bantahan data ketika ditelusuri dalam konteks Piala Dunia. Sebuah studi politik yang merunut 94 tahun sejarah turnamen justru menemukan bahwa negara demokrasi secara konsisten mendominasi partisipasi dan gelar juara, sementara rezim otoriter—meski sempat memanfaatkan ajang ini untuk propaganda—kini nyaris punah dari panggung final.

Peneliti dari LaGrange College, Amerika Serikat, mengolah data Polity dan Freedom House untuk mengukur hubungan antara tipe rezim negara dengan performa di Piala Dunia. Dari 1930 hingga 2018, sebanyak 71,4% peserta partai final adalah negara demokrasi. Angka ini jauh melampaui proporsi negara demokrasi di dunia yang pada 1930 hanya 21,7% dan pada 2018 sekitar 60%. Artinya, negara demokrasi tampil jauh di atas rata-rata keterwakilan global mereka di panggung terbesar sepak bola.

Fenomena ini berbanding terbalik dengan era awal turnamen. Pada 1930–1962, negara otoriter seperti Italia fasis (1934, 1938) dan Argentina junta militer (1978) sempat memenangi Piala Dunia. Mussolini bahkan memanipulasi pertandingan dan menunjuk ofisial untuk menguntungkan tuan rumah. Namun, setelah 1966—final pertama yang mempertemukan dua demokrasi, Inggris vs Jerman Barat—dominasi demokrasi tak terbendung. "Sejak 1982, tidak ada lagi negara otoriter yang jadi juara. Ini menunjukkan tren yang jelas," tulis peneliti dalam studi yang dipublikasikan di The Conversation.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini relevan mengingat sepak bola memiliki penggemar massal dan sering dijadikan alat politik. Meski Indonesia belum pernah lolos ke Piala Dunia, wacana naturalisasi pemain dan pembenahan liga domestik kerap dikaitkan dengan prestasi internasional. Data ini mengingatkan bahwa kesuksesan jangka panjang di Piala Dunia lebih mungkin diraih oleh negara dengan sistem politik yang terbuka dan stabil, bukan sekadar investasi instan. "Demokrasi bukan jaminan, tapi secara statistik memberikan peluang lebih besar untuk konsisten bersaing di level tertinggi," ujar pengamat sepak bola Indonesia, Akmal Marhali, saat dihubungi terpisah.

"Pada saat negara otoriter menggunakan olahraga sebagai alat propaganda dan FIFA seolah menutup mata terhadap catatan hak asasi manusia tuan rumah, fakta bahwa demokrasi cenderung unggul di lapangan terasa seperti kemenangan bagi negara bebas." — Peneliti LaGrange College

Menjelang Piala Dunia 2026 yang diperluas menjadi 48 tim, data awal menunjukkan demokrasi kembali mendominasi. Sebelas tim peringkat teratas FIFA semuanya tergolong "bebas" menurut Freedom House. Dari 19 besar, hanya Maroko dan Ekuador yang masuk kategori "sebagian bebas". Sementara itu, lebih dari separuh tim berperingkat terendah adalah negara "tidak bebas". Pola ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara demokrasi dan otoriter di Piala Dunia kemungkinan akan melebar.

Pertanyaan yang tersisa: akankah tren ini bertahan jika FIFA terus memberikan tuan rumah kepada negara-negara dengan catatan HAM buruk, seperti Qatar 2022? Atau justru tekanan publik dan sponsor akan memaksa perubahan? Satu hal yang pasti, data 94 tahun tidak berbohong: demokrasi bukan hanya sistem politik, tapi juga resep sukses di lapangan hijau.