OpenAI Tunda IPO Hingga 2027 demi Valuasi Triliun Dolar
Baca dalam 60 detik
- OpenAI mempertimbangkan untuk menunda penawaran umum perdana hingga 2027 demi mempertahankan target valuasi US$1 triliun.
- CEO Sam Altman menolak opsi menurunkan valuasi demi IPO lebih cepat, sementara pemerintah AS meminta peluncuran model baru secara bertahap.
- Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara ambisi pendanaan dan regulasi keamanan AI yang semakin ketat.
OpenAI, pengembang kecerdasan buatan di balik ChatGPT, dilaporkan akan menunda rencana penawaran umum perdana (IPO) hingga tahun 2027. Langkah ini diambil demi mempertahankan target valuasi perusahaan yang mencapai US$1 triliun, sebuah angka yang oleh CEO Sam Altman dianggap tidak bisa ditawar.
Menurut laporan New York Times yang mengutip tiga sumber yang terlibat dalam pembahasan internal, penasihat OpenAI telah menyodorkan dua opsi kepada manajemen: IPO lebih cepat dengan valuasi lebih rendah, atau menunggu hingga 2027 dengan valuasi triliun dolar. Altman dengan tegas memilih opsi kedua. Keputusan ini menunjukkan ambisi besar perusahaan yang baru dua tahun lalu meluncurkan produk komersial pertamanya.
Di sisi lain, perusahaan rintisan yang berbasis di San Francisco itu telah mengajukan dokumen IPO secara rahasia ke otoritas pasar modal AS. Chief Financial Officer Sarah Friar disebut-sebut telah memberi sinyal kepada sejumlah kolega bahwa target listing pada 2027 adalah skenario yang paling mungkin. Namun, belum ada kepastian apakah regulator akan menyetujui valuasi setinggi itu, mengingat volatilitas saham perusahaan teknologi dalam beberapa tahun terakhir.
Keputusan OpenAI untuk menunda IPO juga dipengaruhi oleh tekanan regulasi. Secara terpisah, pemerintahan Presiden Donald Trump meminta OpenAI untuk melakukan peluncuran model terbarunya, GPT 5.6, secara bertahap. Menurut sumber yang dikutip Reuters, permintaan ini muncul dari kekhawatiran keamanan siber. Altman kemudian mengumumkan kepada staf bahwa model tersebut akan dirilis dalam pratinjau terbatas kepada mitra terpilih, dengan persetujuan akses pelanggan dilakukan secara kasus per kasus oleh pemerintah.
Langkah ini merupakan respons terhadap desakan dari Kantor Direktur Keamanan Siber Nasional dan Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi AS. Peluncuran bertahap ini menjadi preseden baru dalam industri AI, di mana perusahaan biasanya merilis model secara langsung ke publik. Bagi Indonesia, perkembangan ini relevan mengingat adopsi AI di sektor bisnis dan pemerintahan semakin masif. Regulator di Indonesia, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, dapat mengambil pelajaran dari pendekatan AS dalam menyeimbangkan inovasi dan keamanan.
Analis menilai bahwa penundaan IPO dan peluncuran model bertahap menunjukkan bahwa OpenAI berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, perusahaan ingin memaksimalkan valuasi dan pendanaan untuk riset. Di sisi lain, tekanan regulasi dan keamanan semakin membatasi kebebasan operasional. Pertanyaan yang muncul: mampukah OpenAI mempertahankan posisinya sebagai pemimpin AI global tanpa mengorbankan kecepatan inovasi?
