Alex Kawilarang: Dari Pendiri Kopassus hingga Jalan Terjal Melawan Ketidakadilan

Dalam lembaran sejarah militer Indonesia, nama Alexander Evert Kawilarang selalu menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seorang perwira yang membidani lahirnya Kopassus—pasukan elite yang disegani—justru kemudian berbalik melawan pemerintah pusat? Jawabannya tidak sederhana, dan justru di situlah letak kompleksitas figur yang akrab disapa Alex ini.

Kawilarang bukan sekadar nama di buku teks. Ia adalah sosok yang pada 1947 nyaris ditembak anak buahnya sendiri di Kalapa Nunggal, Cianjur. Saat itu, Kopral Satibi dan pasukannya mengira dua lelaki berwarna khaki yang mendekat adalah serdadu Belanda. Baru setelah salah satu dari mereka berteriak, "Heh, kalian itu kenapa? Di sini saya Kawilarang, komandan TNI," suasana mencekam berubah menjadi kelegaan. Peristiwa itu, yang dikenang Satibi seperti dikutip Historia.id, menunjukkan betapa postur fisik Kawilarang yang mirip orang Belanda kerap menjadi kamuflase alami dalam operasi gerilya.

Namun, di balik taktik penyamaran yang cerdik itu, tersimpan perjalanan karier yang berliku. Lulusan Akademi Militer Kerajaan Belanda (KMA) dengan predikat meester in all wapens—ahli segala senjata—ini pada awal 1950-an dipercaya memimpin operasi penumpasan pemberontakan di sejumlah daerah. Ia sukses menumpas pemberontakan Andi Azis di Makassar pada April 1950 dan pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku pada November 1950. Dari pengalaman itulah, gagasan membentuk satuan pemukul yang cepat dan tepat lahir.

Ide yang semula digagas Letkol Slamet Riyadi—yang gugur sebelum sempat mewujudkannya—akhirnya dieksekusi oleh Kawilarang. Pada 16 April 1952, ia membentuk Kesatuan Komando Teritorium III, yang kelak menjadi cikal bakal Kopassus. Ironisnya, pada 1958, Kawilarang justru bergabung dengan Permesta, gerakan yang oleh pemerintah pusat dianggap pemberontak. Ia mengundurkan diri dari jabatan atase militer di Amerika Serikat dan memilih pulang ke Indonesia untuk bergabung dengan gerakan yang diproklamasikan Ventje Sumual pada 2 Maret 1957.

Keputusan itu tentu tidak mudah. Di satu sisi, ia adalah perwira yang dihormati, dengan kehidupan yang nyaman di luar negeri. Di sisi lain, ia melihat ketidakadilan yang dialami daerah-daerah, seperti tuntutan otonomi dan kesejahteraan yang tidak kunjung terpenuhi pasca-Pemilu 1955. Permesta baginya adalah bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, bukan terhadap Republik. Namun, konsekuensinya ia harus berhadapan dengan pasukan yang ia dirikan sendiri—sebuah ironi yang pahit.

Bagi pembaca di Indonesia, kisah Kawilarang bukan sekadar nostalgia masa lalu. Ia mengingatkan bahwa hubungan antara pusat dan daerah, serta antara militer dan politik, selalu rapuh. Pertanyaan tentang kapan perlawanan terhadap kebijakan pusat dianggap sah, dan kapan dianggap makar, masih menjadi perdebatan hangat hingga kini. Kawilarang memilih jalan yang berbeda dari rekan-rekannya, dan itu membuatnya abadi dalam ingatan—sebagai pahlawan sekaligus pemberontak, tergantung dari sudut mana kita memandang.

Pada akhirnya, warisan Kawilarang tidak hanya berupa institusi yang ia dirikan, tetapi juga pertanyaan yang ia tinggalkan: apakah keadilan selalu sejalan dengan kepatuhan pada negara? Hingga hari ini, kita masih mencari jawabannya.