Konferensi Internasional Tibet Dipindah ke Daring, Nepal Bantah Terlibat

Konferensi akademik internasional tentang Tibet yang dijadwalkan berlangsung pekan ini di Nepal dipaksa pindah ke ruang virtual, menyusul adanya permintaan dari pemerintah setempat. Langkah ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan peneliti dunia, yang menilainya sebagai intervensi politik terhadap kebebasan akademik.

Acara yang diselenggarakan International Association for Tibetan Studies (IATS) itu sedianya akan mempertemukan para pakar sejarah, budaya, agama, dan sosial Tibet dari berbagai negara di Kathmandu University. Namun, panitia kampus mengaku menerima instruksi dari otoritas Nepal agar tidak menggelar pertemuan fisik.

Francoise Robin, penjabat presiden IATS yang juga profesor kajian Tibet di Institut Nasional Bahasa dan Peradaban Oriental Prancis, menyebut perkembangan ini sebagai sesuatu yang sangat disayangkan. “Kami tetap melanjutkan konferensi, tetapi akan berlangsung secara daring,” ujarnya kepada AFP.

Konferensi yang dijadwalkan pada 23-29 Agustus itu sejatinya menjadi ajang penting bagi para sarjana untuk bertukar gagasan secara langsung. Namun, Sagar Raj Sharma, profesor Kathmandu University sekaligus ketua panitia, mengungkapkan bahwa pihaknya telah diminta mundur dari peran sebagai tuan rumah.

“Kami sudah merencanakan konferensi ini sejak lama, tetapi kami menerima permintaan dari pemerintah untuk tidak mengadakannya, jadi kami tidak melakukannya,” kata Sharma. Ia menambahkan, pemerintah beralasan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk menggelar acara tersebut.

Di sisi lain, juru bicara kantor perdana menteri Nepal, Hem Raj Aryal, membantah tuduhan tersebut. “Pemerintah Nepal tidak memberikan instruksi apa pun untuk membatalkannya. Kami tidak mengirim surat maupun instruksi lisan untuk menghentikannya. Mereka menundanya atas kemauan sendiri,” tegasnya.

Ketegangan antara Nepal dan Tiongkok terkait isu Tibet memang bukan hal baru. Nepal selama ini berada dalam posisi diplomatik yang rumit, harus menjaga hubungan baik dengan Beijing tanpa mengabaikan tekanan dari komunitas internasional. Langkah memindahkan konferensi ke daring bisa dibaca sebagai upaya menghindari gesekan politik, meskipun pemerintah Nepal bersikukuh tidak ikut campur.

Bagi Indonesia, dinamika ini relevan mengingat negara ini juga kerap menghadapi dilema serupa dalam menyeimbangkan hubungan bilateral dengan Tiongkok dan komitmen terhadap hak asasi manusia. Kebebasan akademik menjadi salah satu indikator penting dalam menilai iklim demokrasi suatu negara, dan kasus ini menunjukkan bagaimana isu internasional dapat berdampak pada ruang ilmiah di tingkat nasional.

Para pengamat memperkirakan, keputusan ini akan menjadi preseden yang merugikan bagi diskusi akademik tentang kawasan yang sensitif secara politik. Pertanyaan yang muncul kemudian: apakah langkah serupa akan terjadi di negara lain yang memiliki hubungan erat dengan Beijing? Atau justru menjadi momentum bagi komunitas ilmiah global untuk lebih vokal membela independensi penelitian?