Jepang Siap Adopsi AI Canggih untuk Pertahanan Siber: Ancaman Baru dari Model Claude Mythos

Tokyo — Jepang tengah menjajaki penggunaan kecerdasan buatan (AI) generasi terbaru dalam kerangka kebijakan pertahanan siber preemptif, sebagai respons atas meningkatnya ancaman dari model AI canggih seperti Claude Mythos besutan perusahaan rintisan Amerika Serikat, Anthropic. Langkah ini diungkapkan oleh Direktur Keamanan Siber Nasional Jepang, Yoichi Iida, dalam wawancara dengan Kyodo News.

Menurut Iida, pemanfaatan AI berteknologi tinggi dalam pertahanan siber merupakan sebuah keniscayaan. Ia menyoroti kemampuan model AI semacam Claude Mythos yang dinilai sangat mahir menemukan celah keamanan. Kekhawatiran utamanya adalah kecepatan eksploitasi kerentanan yang bisa meningkat drastis. "Tidak mengherankan jika waktu antara penemuan kerentanan dan eksploitasinya menyusut menjadi seperseratus atau seperseribu dari sebelumnya," ujarnya.

Kekhawatiran ini muncul setelah Anthropic, sejak meluncurkan Claude Mythos pada April lalu, membatasi aksesnya hanya untuk perusahaan teknologi seperti Google dan sejumlah lembaga keuangan tertentu. Langkah itu diambil untuk mencegah penyalahgunaan model tersebut dalam serangan siber. Namun, pembatasan ini justru memicu kekhawatiran baru: bagaimana jika model serupa jatuh ke tangan aktor jahat, termasuk negara?

Keputusan Jepang untuk mengadopsi AI dalam pertahanan siber tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Sanae Takaichi. Sejak Maret, kabinet telah menyetujui langkah "pertahanan siber aktif" yang mulai berlaku 1 Oktober. Kebijakan ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk menetralisir potensi serangan siber serius yang dapat mengganggu infrastruktur kritis, aktivitas ekonomi, dan kehidupan masyarakat sebelum terjadi.

Iida menekankan pentingnya otomatisasi dalam operasi pertahanan siber, namun manusia tetap harus memegang kendali dalam pengambilan keputusan akhir. "Kami perlu mempertimbangkan bagaimana memajukan otomatisasi sambil memastikan keterlibatan manusia dalam proses pengambilan keputusan akhir," katanya. Meski demikian, ia belum merinci langkah konkret yang akan diambil.

Selain itu, Iida mengingatkan agar Jepang tidak bergantung pada satu model AI tertentu. Ia mencontohkan arahan kontrol ekspor pemerintah AS pada Juni lalu yang menghentikan akses ke model kelas Mythos. Pembatasan ini sempat mengganggu operasi pemindaian kerentanan keamanan pada sistem pemerintah AS. Kejadian ini menjadi pelajaran bahwa ketergantungan pada satu teknologi bisa menjadi titik lemah.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menjadi sinyal penting. Di tengah upaya pemerintah memperkuat keamanan siber nasional, ancaman dari AI canggih seperti Claude Mythos juga relevan. Indonesia perlu mengantisipasi potensi serangan yang memanfaatkan AI untuk menemukan celah di sistem pemerintahan, perbankan, atau infrastruktur vital lainnya. Regulasi dan kapasitas teknis harus ditingkatkan, sekaligus membangun kemandirian teknologi agar tidak terlalu bergantung pada negara lain.

Jika AI canggih jatuh ke tangan peretas yang disponsori negara, serangan siber bisa menjadi jauh lebih canggih dan intensitasnya meningkat. Hal ini diakui Iida. Pertanyaannya, mampukah negara-negara seperti Indonesia membangun pertahanan yang setara? Atau justru akan tertinggal dalam perlombaan senjata siber global?