Guru Keturunan Brasil di Jepang Lawan Diskriminasi, Warga Mie Pertanyakan Nasionalisme

Seorang guru sekolah dasar di Prefektur Mie, Jepang, yang memiliki darah Brasil, harus menghadapi pertanyaan menyakitkan dari orang tua murid: "Apakah Anda memiliki rasa patriotisme?" Pertanyaan itu muncul setelah ia memperkenalkan diri dengan nama lengkapnya yang mencerminkan latar belakang asing. Peristiwa ini terjadi di tengah perdebatan sengit di prefektur tersebut mengenai rencana pemulihan syarat kewarganegaraan bagi pegawai negeri.

Fukumoto Willian Gabriel Kazuyuki, 28 tahun, lahir dan besar di Mie dari orang tua yang merupakan generasi kedua warga Brasil di Jepang. Sejak kecil, ia menggunakan nama Jepang, Kazuyuki Fukumoto, dan bercita-cita hidup sebagai orang Jepang. Namun, pengalaman pahit di bangku sekolah—diejek teman-teman yang menyuruhnya "berbicara bahasa Portugis"—membuatnya sempat kehilangan kepercayaan diri. Seorang guru perempuan yang memperlakukannya setara menjadi titik balik, mendorongnya untuk giat belajar dan akhirnya meraih mimpi menjadi guru.

Perjalanan menjadi guru tidak mudah. Meskipun Kementerian Pendidikan Jepang telah menghapus klausul kewarganegaraan untuk guru sejak 1991, banyak pemerintah daerah masih membatasi guru asing sebagai instruktur tetap, bukan guru penuh yang bisa menjadi kepala sekolah. Fukumoto sempat mempertimbangkan naturalisasi, tetapi proses yang panjang dan sikap keras kepalanya membuatnya urung.

Pada 2021, ia akhirnya diangkat menjadi guru. Di sekolah pertamanya, ia memberanikan diri memperkenalkan nama lengkapnya di upacara pembukaan tahun ajaran. Namun, respons yang ia terima tidak terduga. Selain pertanyaan tentang patriotisme, dewan pendidikan setempat menerima banyak panggilan anonim yang menuduh guru asing akan mengajarkan hal-hal yang salah pada anak-anak. Ketakutan membuatnya menyembunyikan nama aslinya.

Pada musim semi 2025, Fukumoto dipindahkan ke sekolah barunya. Rekan-rekan guru yang mendukung dan kepala sekolah yang berjanji melindunginya memberinya keberanian untuk kembali membuka identitasnya. Di hari observasi kelas akhir November lalu, ia dengan gugup memperkenalkan nama lengkapnya di depan siswa dan orang tua. Reaksi anak-anak justru positif; mereka penasaran dengan negara asal gurunya. Murid dengan latar belakang asing lain pun mulai lebih aktif berbicara tentang tanah air mereka.

Fukumoto kemudian membawa isu kontroversial ke dalam kelas: rencana gubernur Mie untuk membatasi rekrutmen warga asing. Ia meminta siswa berdiskusi tentang perbedaan antara orang Jepang dan asing, serta mengapa warga asing tidak bisa menjadi pegawai negeri nasional. Seorang murid menulis surat yang menyentuh hatinya: "Apa yang Anda lakukan berubah hanya karena kewarganegaraan berbeda? Kami semua manusia yang sama, mengapa tidak diperlakukan sama?"

Bagi Indonesia, kisah Fukumoto relevan dengan diskusi tentang identitas dan diskriminasi di tengah masyarakat multikultural. Di Indonesia, isu kewarganegaraan dan hak pekerja asing juga kerap menimbulkan perdebatan, terutama di sektor pendidikan dan pelayanan publik. Pengalaman Fukumoto menunjukkan bahwa diskriminasi bisa muncul dalam bentuk halus—seperti pertanyaan tentang patriotisme atau keraguan terhadap loyalitas seseorang—yang dampaknya bisa menghancurkan mimpi anak-anak.

Fukumoto berharap masyarakat tidak menjadi tempat di mana anak-anak dipaksa menyerah pada mimpi karena diskriminasi. "Bahkan jika kita menganggap sesuatu itu normal, mungkin ada orang yang menderita. Saya ingin mereka peka terhadap diskriminasi," ujarnya. Pertanyaan yang tersisa: akankah kebijakan di Mie menjadi preseden bagi daerah lain di Jepang, dan bagaimana Indonesia belajar dari kasus ini untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif?