Inflasi AS Tembus 4,1%, Perang Iran-Jadi Beban Trump Jelang Pemilu Paruh Waktu
Baca dalam 60 detik
- Indeks PCE inti AS naik ke 4,1% pada Mei, tertinggi dalam tiga tahun, dipicu lonjakan harga energi akibat perang AS-Israel di Iran.
- Kenaikan harga BBM membuat konsumen AS keluar tambahan US$151,2 miliar dalam sebulan, menjadi isu sentral politik menjelang pemilu paruh waktu November.
- The Fed tetap tahan suku bunga untuk keempat kalinya berturut-turut, namun separuh anggota mengisyaratkan potensi kenaikan pada 2026.
Indeks harga belanja konsumen pribadi (PCE) AS—ukuran inflasi favorit bank sentral—melonjak ke 4,1 persen secara tahunan pada Mei, level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh meroketnya harga energi akibat konflik bersenjata AS-Israel di Iran. Data dari Departemen Perdagangan yang dirilis Kamis (25/6) itu menjadi ujian berat bagi Partai Republik pimpinan Presiden Donald Trump menjelang pemilu paruh waktu November mendatang.
Perang yang melibatkan Iran telah mengerek harga minyak global dan mengganggu rantai pasok, terutama setelah Teheran memblokade Selat Hormuz—jalur vital bagi sepertiga pasokan minyak dunia. Meskipun negosiasi damai antara Washington dan Teheran tengah berlangsung, para ekonom memperingatkan bahwa butuh waktu berbulan-bulan bagi harga bahan bakar untuk kembali ke level sebelum konflik. Trump sendiri bersikeras bahwa lonjakan inflasi bersifat sementara dan harga akan turun "seperti batu" begitu perang usai, namun para analis meragukan klaim tersebut.
Data menunjukkan bahwa konsumen AS mengeluarkan tambahan US$151,2 miliar untuk bensin dan produk terkait pada Mei dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Harga rata-rata satu galon bensin reguler di AS masih sekitar 31 persen lebih tinggi dibandingkan sebelum perang dimulai, menurut data American Automobile Association (AAA). Inflasi inti PCE, yang tidak memasukkan harga pangan dan energi, naik 3,4 persen secara tahunan—tertinggi sejak Oktober 2023.
Di sisi lain, ada secercah kabar baik. Departemen Perdagangan merevisi naik estimasi pertumbuhan PDB kuartal pertama menjadi 2,1 persen, lebih tinggi 0,6 poin persentase dari sebelumnya. Revisi ini jauh melampaui ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan kenaikan 0,1 poin. Sektor jasa informasi, termasuk bagian dari industri kecerdasan buatan (AI) yang tengah berkembang pesat, menjadi kontributor utama pertumbuhan tersebut.
Namun, tekanan inflasi yang persisten membuat Federal Reserve (The Fed) tetap waspada. Dalam pertemuan terakhir bulan ini, para pejabat bank sentral memilih untuk menahan suku bunga acuan untuk keempat kalinya berturut-turut. Sekitar separuh dari mereka mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga bisa terjadi pada 2026. Inflasi telah berada di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2 persen selama lebih dari lima tahun.
Bagi Indonesia, kenaikan harga energi global akibat konflik Iran berpotensi menekan anggaran subsidi BBM dan listrik, serta mempengaruhi neraca perdagangan mengingat Indonesia masih menjadi importir minyak. Kenaikan suku bunga acuan AS di masa depan juga dapat mendorong arus modal keluar dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, dan melemahkan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia perlu mencermati dinamika ini dalam menentukan kebijakan moneternya ke depan.
Dengan pemilu paruh waktu AS yang tinggal beberapa bulan lagi, isu keterjangkauan harga menjadi senjata politik utama Partai Demokrat. Senator Elizabeth Warren menyerang Trump, mengatakan "ia berjanji menurunkan biaya pada 'Hari Pertama', tetapi jelas ia tidak peduli." Pertanyaan besarnya kini: mampukah negosiasi damai dengan Iran menurunkan harga minyak cukup cepat untuk meredam inflasi sebelum November, atau justru sebaliknya?
