Orangutan Tapanuli di Ambang Kepunahan: Ancaman Tak Lagi Tunggal, dari Industri hingga Cuaca Ekstrem

Kurang dari 800 individu orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) kini tersisa di ekosistem Batang Toru, Sumatra Utara, dan sebuah studi terbaru memperingatkan bahwa tekanan terhadap habitat mereka jauh lebih kompleks dari sekadar proyek industri besar. Riset yang dipublikasikan di jurnal Biological Conservation ini mengidentifikasi kombinasi faktor—dari ekspansi pertanian, pembalakan liar, hingga bencana alam yang dipicu perubahan iklim—yang secara simultan menggerus rumah kera besar paling langka di dunia tersebut.

Selama ini, perdebatan publik tentang masa depan Batang Toru hampir selalu berpusat pada proyek-proyek strategis seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA), tambang emas, dan panas bumi. Namun, temuan tim peneliti menunjukkan bahwa fokus sempit itu menutupi akar masalah yang lebih dalam. Dengan menggabungkan analisis citra satelit, wawancara dengan masyarakat lokal, dan metode statistik kontrol sintetis, mereka menemukan bahwa sekitar 70 persen dari total kehilangan hutan di kawasan tersebut justru berasal dari aktivitas pertanian skala kecil dan penebangan kayu—bukan dari jejak langsung industri ekstraktif.

Data satelit mengungkapkan bahwa antara 2000 hingga 2023, Batang Toru kehilangan sekitar 7.659 hektare hutan, atau sekitar 5 persen dari tutupan hutan keseluruhan. Laju deforestasi meningkat tajam setelah 2012, bertepatan dengan masuknya tiga proyek ekstraktif besar. Dengan metode kontrol sintetis, peneliti memperkirakan kawasan ini kehilangan 3.472 hektare hutan tambahan dibandingkan skenario tanpa proyek-proyek tersebut. Artinya, meski industri skala besar memicu lonjakan kerusakan, tekanan yang lebih lambat namun terus-menerus dari pertanian dan pembalakan justru menjadi faktor dominan yang memecah belah habitat orangutan.

Penelitian ini juga menyoroti dimensi sosial-ekonomi yang sering terabaikan. Melalui kerja sama dengan NGO Tangguh Hutan Khatulistiwa (TAHUKAH) dan Sumatran Orangutan Society (SOS), para peneliti melakukan observasi partisipatif dan diskusi kelompok dengan warga sekitar. Mereka menemukan bahwa keputusan masyarakat untuk mengubah lahan sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, seperti ketika turunnya harga karet mendorong petani beralih ke kebun pisang. Tumpang tindih klaim tanah adat dan negara, serta lemahnya pengawasan, memperparah perubahan penggunaan lahan yang serampangan.

Ancaman baru muncul dari cuaca ekstrem. Pada akhir 2025, Siklon Tropis Senyar memicu banjir bandang dan tanah longsor yang menghancurkan sekitar 8.300 hektare hutan di Blok Barat Batang Toru—hanya dalam enam hari. Peristiwa ini diperkirakan menewaskan sekitar 58 individu orangutan, atau 7 persen dari populasi global. Yang lebih mencengangkan, kerusakan dalam sepekan itu melampaui total deforestasi yang tercatat selama 23 tahun terakhir. Ini menjadi sinyal bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang harus dihadapi sekarang.

Para peneliti menegaskan bahwa upaya konservasi yang hanya menyasar satu faktor tidak akan cukup. Mereka merekomendasikan pendekatan terpadu yang mencakup penguatan kepastian hak atas lahan, peningkatan pengawasan pembalakan, dukungan mata pencaharian berkelanjutan, serta insentif bagi masyarakat yang menjaga hutan. Sektor swasta juga didorong untuk terlibat melalui restorasi, kompensasi keanekaragaman hayati, dan komitmen jangka panjang dalam pengelolaan kawasan.

Bagi Indonesia, temuan ini menjadi peringatan bahwa konservasi spesies langka tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan manusia. Batang Toru adalah rumah bagi harimau Sumatra, trenggiling Sunda, dan berbagai satwa endemik lainnya, sekaligus tempat hidup ribuan warga yang bergantung pada hutan. Pertanyaannya, mampukah pemerintah dan pemangku kepentingan merancang kebijakan yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial sebelum semuanya terlambat?