Nigeria Teken Pakta Kinerja 2026: Target Industrialisasi dan Ekspor Jadi Prioritas
Baca dalam 60 detik
- Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi Nigeria menandatangani kontrak kinerja 2026 yang mengikat seluruh direktorat dan badan di bawahnya.
- Pakta ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Nigeria mengubah kebijakan menjadi hasil nyata, dengan fokus pada pertumbuhan industri, perluasan perdagangan, dan peningkatan investasi.
- Langkah ini dinilai sebagai sinyal positif bagi iklim bisnis, terutama di tengah upaya Nigeria menarik modal asing dan memperkuat daya saing ekspor.
Pemerintah Nigeria melalui Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi resmi menandatangani kontrak kinerja 2026 yang dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi, mendorong industrialisasi, dan memperluas pangsa pasar ekspor. Langkah ini diambil dalam sebuah retret manajemen dua hari yang berlangsung di Abuja, Kamis lalu.
Kontrak kinerja tersebut mengikat seluruh direktorat dan badan di bawah kementerian, termasuk Badan Promosi Ekspor dan Badan Investasi. Dalam komunike yang dirilis oleh Kepala Humas Kementerian, Augustina Obilor-Duru, disebutkan bahwa perjanjian ini merupakan wujud komitmen akuntabilitas dan transformasi ekonomi yang terukur melalui peta jalan implementasi 2026.
Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Investasi, Dr. Jumoke Oduwole, menekankan bahwa retret ini menjadi platform refleksi strategis dan kolaborasi. Ia menilai kementeriannya memegang peran sentral dalam penciptaan lapangan kerja, perbaikan taraf hidup, dan transformasi ekonomi Nigeria. “Kontrak kinerja ini mencerminkan komitmen terhadap tata kelola berbasis hasil,” ujarnya.
Menteri Negara Perindustrian, Senator John Enoh, menghubungkan keberhasilan industri dengan pertumbuhan produktivitas dan penguatan industri lokal. Menurutnya, pertumbuhan ekspor yang berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan investor akan menjadi fondasi utama agenda industrialisasi Nigeria.
Sekretaris Tetap Kementerian, Dr. Chris Isokpunwu, mengingatkan pentingnya menyelaraskan program dan anggaran dengan prioritas nasional. Ia menegaskan bahwa akuntabilitas, pemantauan, dan perbaikan kinerja berkelanjutan menjadi kunci pencapaian hasil. Sementara itu, Direktur Kebijakan, Perencanaan, Riset, dan Statistik, Iya Gamawa, menyoroti perlunya manajemen kinerja yang efektif dan implementasi berbasis hasil untuk mencapai tujuan kementerian.
Dukungan juga datang dari mitra pembangunan internasional, termasuk UNIDO, yang berjanji mendukung agenda reformasi dan transformasi industri Nigeria. Para peserta retret sepakat untuk terus menarik investasi, memperluas ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung Agenda Harapan Baru (Renewed Hope Agenda) yang digagas pemerintah.
Langkah Nigeria ini menarik perhatian karena terjadi di tengah persaingan global memperebutkan investasi dan pasar. Bagi Indonesia, pengalaman Nigeria dalam mengikat seluruh pemangku kepentingan melalui kontrak kinerja dapat menjadi pelajaran. Indonesia sendiri tengah mendorong hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah ekspor, namun koordinasi antarkementerian dan lembaga kerap menjadi tantangan. Jika Nigeria berhasil mengimplementasikan pakta ini, negara-negara berkembang lain, termasuk Indonesia, bisa meniru model akuntabilitas dan kolaborasi yang lebih ketat.
Ke depan, efektivitas kontrak kinerja ini akan diuji pada realisasi target ekspor dan investasi di tahun 2026. Pertanyaan besarnya: mampukah Nigeria menerjemahkan komitmen di atas kertas menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan?
