Viral Hoaks Prabowo Minta Sekolah Belajar Game Dota, Ini Fakta Sebenarnya
Baca dalam 60 detik
- Sebuah video yang diklaim memperlihatkan Presiden Prabowo memerintahkan sekolah di Indonesia untuk mempelajari game Dota beredar luas di Facebook dan memicu perdebatan.
- Penelusuran digital membuktikan video tersebut merupakan hasil manipulasi dari pidato Prabowo di Paris yang sebenarnya menginstruksikan pembelajaran bahasa Prancis.
- Kasus ini menjadi pengingat akan maraknya disinformasi berbasis AI dan pentingnya verifikasi konten viral sebelum dipercaya.
Sebuah unggahan video yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh sekolah di Indonesia untuk belajar memainkan gim Dota 2 viral di media sosial, khususnya Facebook, sejak akhir pekan lalu. Klaim tersebut sontak memicu perdebatan sengit di kalangan netizen, namun setelah dilakukan penelusuran forensik digital, faktanya justru jauh berbeda.
Video yang beredar selama 30 detik itu memperlihatkan potongan pidato Presiden Prabowo di hadapan sejumlah pejabat. Narasi yang menempel menyebutkan bahwa kepala negara menginstruksikan kurikulum sekolah nasional untuk memasukkan game populer asal Valve Corporation sebagai mata pelajaran. Namun, berdasarkan investigasi yang dilakukan tim verifikasi, cuplikan tersebut merupakan hasil rekayasa manipulasi audio dan visual.
Tim verifikasi menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar dari video viral. Hasilnya, potongan gambar tersebut identik dengan unggahan di kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden berjudul "Live: Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis, Paris, 28 Mei 2026". Dalam video asli berdurasi lebih dari satu jam itu, Presiden Prabowo justru menyampaikan instruksi agar sekolah-sekolah di Indonesia mulai mengajarkan bahasa Prancis, bukan gim Dota. Pernyataan tersebut disampaikan pada menit ke-59 detik ke-26 saat membahas kerja sama bilateral Indonesia-Prancis di bidang pendidikan.
Fenomena hoaks ini mencerminkan tren global di mana momen-momen kenegaraan kerap menjadi sasaran disinformasi. Di Indonesia, isu pendidikan dan teknologi sering kali menjadi bahan empuk penyebaran berita palsu. Masyarakat diimbau untuk tidak langsung percaya pada konten viral yang tidak disertai sumber resmi. Kepolisian melalui divisi humas telah mengonfirmasi bahwa unggahan tersebut tidak memiliki dasar kebenaran dan mengingatkan warga untuk lebih kritis dalam menyaring informasi.
Ke depan, kasus ini membuka pertanyaan besar tentang efektivitas literasi digital di Indonesia. Dengan semakin canggihnya teknik manipulasi audio dan video, akankah masyarakat mampu membedakan fakta dan fiksi? Atau justru hoaks semacam ini akan terus bermunculan menjelang momen-momen politik penting?
