Netanyahu Menolak Rencana Gaza AS, Retakan Hubungan dengan Trump Makin Terlihat

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menolak rencana perdamaian Gaza yang diprakarsai Amerika Serikat dan didukung Hamas, Minggu (9/8). Langkah ini mempertegas jarak politik yang semakin lebar dengan Presiden AS Donald Trump, di tengah tekanan elektoral yang dihadapi Netanyahu menjelang pemilu 27 Oktober.

Penolakan itu disampaikan Netanyahu dalam rapat kabinet, merujuk pada dokumen 15 poin yang ditandatangani Hamas pada akhir Juli. "Israel menolak dokumen itu," tegasnya. Ia menambahkan bahwa militer Israel tidak akan menarik diri sampai Hamas benar-benar dilucuti, dan akan terus menggagalkan ancaman terhadap pasukan dan warga Israel. "Kami berbicara tentang perlucutan senjata yang nyata, bukan fiktif," ujarnya.

Meski menyebut Trump sebagai "sahabat terbesar kami di Gedung Putih", Netanyahu dengan cepat menunjukkan kesediaannya untuk menantangnya. "Mereka punya ide; sebagian dapat kami terima, sebagian tidak, dan kami tahu bagaimana mempertahankan pendirian kami," katanya. Sikap ini muncul setelah lebih dari seminggu kritik yang meningkat terhadap rencana tersebut, yang juga mendapat tentangan keras dari basis sayap kanan dan anggota kabinet garis keras yang mendesak Netanyahu untuk memicu pemungutan suara baru guna menggagalkan rencana itu.

Rencana Gaza merupakan bagian dari gencatan senjata yang ditengahi AS sejak Oktober lalu, yang memang mengurangi tetapi tidak menghentikan operasi militer Israel di Gaza. Trump sebelumnya menyebut kesepakatan Hamas untuk menyerahkan senjata kepada badan pemerintahan Palestina yang baru sebagai "tonggak besar". Namun, rencana yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan proses perlucutan senjata ditolak mentah-mentah oleh Israel. Setelah pertemuan dengan Netanyahu pekan lalu, badan pelaksana AS yang dijuluki Board of Peace justru mundur dan menyatakan Israel hanya akan menarik diri setelah perlucutan senjata "sepenuhnya" dilakukan, tetapi tampaknya itu pun tidak cukup bagi Netanyahu.

Di sisi lain, Hamas, yang baru saja menunjuk Khalil al-Hayya sebagai pemimpin baru, menyatakan dukungannya terhadap rencana tersebut dan mendesak AS untuk menekan Netanyahu. "Kami berharap mediator dan penjamin Amerika menekan Netanyahu dan pemerintahannya untuk mematuhi peta jalan dan tidak menghalangi proses ini karena alasan politik dan elektoral internal," kata Bassem Naim, anggota biro politik Hamas, kepada AFP.

Ketegangan antara Netanyahu dan Trump sebenarnya bukan hal baru. Trump, yang sejak masa jabatan pertamanya menunjukkan dukungan luar biasa terhadap Israel, termasuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, sempat bersekutu dengan Netanyahu dalam menyerang Iran pada akhir Februari. Namun, keduanya berbeda pandangan ketika Trump berupaya mencapai gencatan senjata dengan Iran pada April, karena perang tersebut menggerus popularitasnya di dalam negeri dan memicu lonjakan harga minyak. Netanyahu sendiri menegaskan, "Dengan atau tanpa kesepakatan, selama saya menjadi perdana menteri, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir."

Langkah Netanyahu ini juga diambil di tengah meningkatnya ketegangan di perbatasan utara. Pekan lalu, ia memerintahkan serangan baru ke Lebanon sebagai respons atas apa yang disebut Israel sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Hizbullah yang didukung Iran, tepat saat Israel dan Lebanon tengah melakukan pembicaraan yang dimediasi AS.

Bagi Indonesia, perkembangan ini memiliki implikasi yang tidak bisa diabaikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan pendukung konsisten perjuangan Palestina, Indonesia tentu mencermati setiap dinamika di Timur Tengah. Sikap tegas Netanyahu yang menolak rencana perdamaian dapat memperpanjang konflik dan menghambat upaya stabilisasi kawasan, yang pada akhirnya berdampak pada harga energi global dan stabilitas geopolitik yang juga memengaruhi kepentingan ekonomi Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, diharapkan terus mendorong dialog dan solusi dua negara yang adil, serta mengawal agar hak-hak rakyat Palestina tidak terabaikan.

Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah tekanan domestik akan memaksa Netanyahu untuk tetap pada sikapnya, atau justru mendorongnya untuk mencari kompromi demi menjaga hubungan dengan AS. Dengan pemilu yang semakin dekat, Netanyahu tampaknya lebih memilih untuk mengamankan basis politiknya daripada mengambil risiko kehilangan dukungan sayap kanan. Namun, langkah ini juga berisiko mengisolasi Israel di kancah internasional dan memperlemah posisi tawarnya dalam negosiasi yang lebih luas. Apakah Trump akan tetap mendukung Netanyahu, atau justru mengambil jarak lebih jauh? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi yang jelas, retakan di antara kedua sekutu lama ini semakin terlihat nyata.