Baterai Non-Nikel Menggempur Pasar, Ambisi Indonesia Jadi Raja EV Terancam?
Baca dalam 60 detik
- Maraknya kendaraan listrik berbasis baterai LFP tanpa nikel mengancam strategi hilirisasi nikel Indonesia yang menjadi tulang punggung industri baterai nasional.
- Pemerintah didorong untuk segera menerbitkan regulasi yang mewajibkan penggunaan baterai berbasis nikel, seperti NMC atau NCA, pada EV yang dijual di dalam negeri.
- Tanpa kepastian pasar dan investasi daur ulang, target Indonesia menjadi pemain utama baterai global berpotensi meleset di tengah pergeseran teknologi global.
Gelombang kendaraan listrik (EV) berbasis baterai non-nikel yang membanjiri pasar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mulai menggerus pijakan ambisi negeri ini menjadi raja baterai dunia. Jika tak segera diantisipasi, program hilirisasi nikel yang sudah menelan investasi triliunan rupiah bisa kehilangan arah.
Profesor Riset BRIN sekaligus pendiri National Battery Research Institute (NBRI), Evvy Kartini, menilai Indonesia sebenarnya berada di posisi strategis berkat cadangan nikel terbesar di dunia. Namun, keunggulan itu perlahan tergerus oleh dominasi baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) yang tidak membutuhkan nikel sama sekali. Baterai jenis ini justru banyak digunakan oleh produsen EV asal China yang gencar merambah pasar Tanah Air.
Menurut Evvy, pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang mendorong penggunaan baterai berbasis nikel, seperti NMC (Nickel Manganese Cobalt) atau NCA (Nickel Cobalt Aluminum), pada kendaraan listrik yang dijual di Indonesia. Tanpa kebijakan itu, produsen EV akan terus memilih baterai LFP yang lebih murah dan praktis, sehingga nilai tambah nikel dalam negeri tidak terserap optimal.
Persoalan tidak berhenti di situ. Evvy juga menyoroti perlunya penguatan investasi di sektor hulu nikel agar bijih nikel tidak sekadar diekspor mentah, melainkan diolah menjadi material katoda baterai. Selain itu, industri daur ulang baterai harus segera dibangun untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku di masa depan. “Kita harus membangun ekosistem dari hulu ke hilir, termasuk daur ulang, agar industri baterai Indonesia benar-benar kompetitif,” ujarnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (23/6/2026).
Bagi investor dan pelaku industri di Indonesia, situasi ini menjadi sinyal waspada. Jika tren baterai LFP terus menguat, proyek smelter nikel senilai puluhan miliar dolar AS bisa terbengkalai. Apalagi, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa mulai memberikan insentif untuk baterai yang ramah lingkungan dan mudah didaur ulang, yang justru lebih cocok dengan teknologi LFP.
Ke depan, Indonesia dihadapkan pada pilihan sulit: memaksakan standar baterai nikel dengan risiko kehilangan pangsa pasar EV, atau mengikuti arus global dengan mengembangkan industri baterai LFP yang tidak memanfaatkan nikel. Evvy menegaskan bahwa kunci utama adalah penguasaan teknologi dan pembangunan pabrik EV lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang tinggi. “Kita tidak bisa hanya menjadi penonton. Harus ada pabrik mobil listrik buatan Indonesia,” tegasnya. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan industri mampu bergerak cepat sebelum peta jalan hilirisasi nikel kehilangan relevansinya?
