Film Teochew di Singapura: Saatnya Ubah Kebijakan Dialek di Media Publik?

Film drama berbahasa Teochew, Dear You, yang bercerita tentang hubungan antargenerasi, telah membuka kembali perdebatan panjang di Singapura: apakah pembatasan penggunaan dialek di media publik masih relevan di era modern? Setelah Otoritas Pengembangan Media Infokom Singapura (IMDA) awalnya hanya mengizinkan versi dubbing Mandarin untuk tayang di bioskop umum, gelombang protes dari publik memaksa pemerintah bersikap lebih fleksibel. Kini, IMDA menyatakan siap mempertimbangkan lebih banyak pemutaran film dalam bahasa asli Teochew di luar festival atau acara khusus.

Kebijakan yang melarang penggunaan dialek di media massa—kecuali untuk siaran berita dan program yang disetujui khusus—sudah berlaku sejak kemerdekaan Singapura pada 1965. Kebijakan Dwibahasa saat itu menempatkan bahasa Inggris sebagai alat pembangunan ekonomi dan pemersatu, sementara Mandarin, Melayu, dan Tamil dijadikan bahasa ibu resmi untuk menjaga akar budaya. Pada 1957, hanya 0,1 persen penduduk Singapura yang menggunakan Mandarin di rumah, sehingga promosi besar-besaran bahasa Mandarin dianggap penting untuk menyatukan komunitas Tionghoa yang beragam dialek.

Namun, setelah lebih dari 60 tahun kebijakan itu berjalan dan 47 tahun sejak Kampanye Berbicara Mandarin diluncurkan, lanskap sosiolinguistik Singapura berubah drastis. Luke Lu, Asisten Profesor linguistik di Nanyang Technological University, berpendapat bahwa tujuan kebijakan tersebut masih relevan, tetapi implementasinya perlu ditinjau ulang, terutama menyangkut pembatasan dialek di film, radio, dan televisi gratis. Menurutnya, tidak ada bukti empiris bahwa paparan dialek menghambat pembelajaran Mandarin—justru bahasa Inggris yang lebih mungkin menginterferensi.

Lu menekankan bahwa pelonggaran akses dialek di media justru selaras dengan tujuan Kebijakan Dwibahasa dan Kampanye Berbicara Mandarin, karena memperdalam apresiasi terhadap budaya Tionghoa. Warisan budaya komunitas Tionghoa di Singapura justru terkait erat dengan praktik linguistik leluhur dari Tiongkok Selatan, seperti Hokkien dan Teochew. Ironisnya, bagi generasi muda Singapura saat ini, dialek-dialek itu sudah menjadi bahasa asing—setara dengan bahasa Korea. Padahal, lagu K-pop bebas diputar di stasiun radio Mandarin, sementara Cantopop masih dibatasi.

Kekhawatiran bahwa dialek akan menggeser Mandarin dinilai berlebihan. Sensus 2020 menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga muda Tionghoa hanya menggunakan bahasa Inggris dan Mandarin di rumah. Tanpa transmisi dari orang tua ke anak, dialek tidak mungkin bangkit kembali. Di sisi lain, para lansia yang hanya menguasai dialek menjadi terisolasi dari masyarakat yang didominasi bahasa Inggris. Banyak kakek-nenek tidak bisa berkomunikasi dengan cucu mereka. Penelitian Lu menemukan bahwa tokoh-tokoh komunitas Tionghoa menganggap Kampanye Berbicara Mandarin terlalu ekstrem, dan pengorbanan meninggalkan dialek adalah harga yang mereka bayar untuk pembangunan bangsa.

Bagi Indonesia, perdebatan ini relevan mengingat kekayaan bahasa daerah yang juga menghadapi tekanan globalisasi. Kebijakan bahasa di Indonesia, yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai pemersatu, tidak melarang penggunaan bahasa daerah di media. Namun, tantangan serupa muncul: bagaimana menjaga keseimbangan antara pelestarian bahasa daerah dan penguasaan bahasa nasional serta asing? Kasus Singapura menunjukkan bahwa pembatasan ketat justru dapat memicu resistensi dan mempercepat kepunahan bahasa. Sebaliknya, memberikan ruang bagi bahasa daerah di media—tanpa mengancam posisi bahasa nasional—bisa menjadi jalan tengah yang lebih bijak.

Lu menegaskan bahwa usulannya bukan untuk mempromosikan dialek dengan dana publik atau memasukkannya ke kurikulum sekolah, melainkan sekadar menghapus pembatasan yang tidak perlu. “Perlakukan dialek seperti bahasa asing lainnya, seperti Korea,” katanya. Keputusan untuk mengimpor film dalam bahasa asli adalah keputusan komersial murni berdasarkan permintaan pasar. Dengan mudahnya akses konten dialek melalui internet, mempertahankan larangan di media tradisional terasa anakronistis. Pertanyaannya kini: akankah Singapura berani melangkah lebih jauh, atau tetap bertahan pada kebijakan setengah abad yang lalu?