Baliho Jokowi di Solo Tuai Kritik: Wali Kota Respati Akui 'Siap Salah'
Baca dalam 60 detik
- Pemasangan baliho ulang tahun Jokowi oleh Pemkot Solo memicu kekecewaan internal Partai Gerindra karena tidak ada ucapan serupa untuk Presiden Prabowo.
- Wali Kota Respati Ardi, kader Gerindra, mengakui kesalahan dan menyebut baliho sebagai bentuk apresiasi atas jasa Jokowi saat memimpin Solo.
- Insiden ini menyoroti dinamika loyalitas politik di internal partai penguasa, terutama antara figur senior dan petahana.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengakui kesalahan atas pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun ke-65 Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang tersebar di sejumlah titik di Kota Solo. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kritik dari Ketua DPC Partai Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno, yang menilai tindakan tersebut tidak proporsional karena tidak ada baliho serupa untuk Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.
"Masalah dari Pak Ketua (Ardianto) kemarin, pokoknya (saya) salah. Siap salah," ujar Respati, Selasa (23/6). Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemasangan baliho itu murni sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi Jokowi selama menjabat Wali Kota Solo periode 2005-2012. Menurutnya, Jokowi telah membawa perubahan besar bagi kota tersebut, dan hingga kini Solo masih merasakan dampak positif dari kepemimpinannya.
"Baliho itu sebagai bentuk apresiasi. Biar kita keberkahan. Berkat beliau (Jokowi), hari ini pun Kota Solo tetap mendapat berkah," kata Respati. Ia tidak merinci secara spesifik jasa yang dimaksud, namun menekankan bahwa penghormatan kepada mantan presiden adalah hal yang wajar.
Kekecewaan Ardianto Kuswinarno sebelumnya disampaikan pada Senin (22/6). Ia mempertanyakan mengapa perlakuan istimewa hanya diberikan kepada Jokowi, sementara Prabowo sebagai presiden petahana dan ketua partai tidak mendapat penghormatan serupa. "Kenapa ketika Pak Prabowo kok tidak ada ucapan? Ini membuat saya juga agak kecewa sedikit dengan apa yang diberikan Mas Wali kepada Pak Jokowi, tetapi kenapa Pak Prabowo tidak ada. Padahal beliau juga menjadi kader Gerindra," kata Ardianto.
Insiden ini mencerminkan ketegangan halus dalam internal Partai Gerindra, di mana figur senior seperti Jokowi—yang meski bukan kader partai, memiliki pengaruh besar—masih mendapat tempat istimewa di daerah asalnya. Sementara itu, Prabowo sebagai ketua umum dan presiden saat ini, secara simbolis seharusnya mendapatkan prioritas serupa. Bagi pengamat politik, kasus ini menunjukkan bahwa loyalitas kader partai tidak selalu sejalan dengan hierarki formal, terutama ketika menyangkut tokoh karismatik seperti Jokowi.
Di tingkat nasional, peristiwa ini juga mengingatkan pada dinamika hubungan antara Jokowi dan Prabowo yang sempat bersaing keras di Pilpres 2014 dan 2019, namun kemudian merapat setelah Prabowo bergabung ke dalam kabinet Jokowi. Kini, dengan Prabowo sebagai presiden, pertanyaan tentang bagaimana warisan politik Jokowi akan diperlakukan oleh para pendukungnya menjadi relevan. Apakah insiden baliho ini hanya masalah teknis koordinasi, atau justru indikasi adanya pergeseran dukungan di akar rumput?
