Pinjaman Rp190 Triliun Thailand Diuji di MK: Nasib Subsidi dan Transisi Energi Taruhan
Baca dalam 60 detik
- Mahkamah Konstitusi Thailand akan memutuskan legalitas dekret pinjaman 400 miliar baht yang diterbitkan pemerintah untuk meredam dampak kenaikan harga minyak.
- Jika dekret dibatalkan, program subsidi konsumen dan pendanaan transisi energi terancam, namun pemerintah masih memiliki opsi anggaran alternatif.
- Keputusan ini berpotensi menambah ketidakpastian ekonomi Thailand yang sudah melambat, meskipun ekspor dan sektor eksternal masih memberikan sokongan.
Mahkamah Konstitusi Thailand tengah menguji legalitas dekret pinjaman senilai 400 miliar baht (sekitar Rp190 triliun) yang diterbitkan pemerintah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. Rencana peminjaman ini dirancang untuk melindungi perekonomian dari gejolak harga minyak dunia, namun kini dipertanyakan apakah langkah tersebut sah sebagai kebijakan darurat. Putusan yang dijadwalkan pada 16 Juli mendatang akan menentukan arah stimulus fiskal di tengah pertumbuhan yang melambat dan ruang fiskal yang semakin sempit.
Dekret yang disetujui kabinet pada Mei lalu membagi dana pinjaman menjadi dua bagian sama besar: 176 miliar baht untuk subsidi biaya hidup konsumen, dan sisanya untuk mendanai transisi energi jangka panjang. Langkah ini diambil setelah kenaikan harga minyak akibat konflik di Iran memperburuk krisis utang sektor pertanian Thailand. Namun, oposisi menilai penggunaan dekret darurat untuk kebijakan struktural seperti transisi energi tidak tepat. Natthaphong Ruengpanyawut, ketua Partai Rakyat (oposisi utama), menyatakan dukungannya terhadap energi bersih tetapi menolak cara pemerintah yang memaksakan agenda melalui dekret darurat.
Menteri Keuangan Ekniti Nitithanprapas menegaskan bahwa pinjaman ini penting untuk mengurangi kerentanan Thailand terhadap impor energi yang mencapai hampir 10% dari produk domestik bruto. "Jika kita tidak bertindak sekarang, Thailand berisiko kehilangan daya saing," ujarnya. Bank sentral Thailand memperkirakan suntikan fiskal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 0,5 poin persentase menjadi 2%, lebih rendah dibandingkan capaian 2,4% tahun lalu yang tertinggal dari negara tetangga.
Analis OCBC, Lavanya Venkateswaran, memperingatkan bahwa putusan yang mengganggu rencana pinjaman dapat menambah ketidakpastian prospek pertumbuhan. Meski demikian, ekspor yang solid dan faktor eksternal lainnya diperkirakan masih mampu menopang momentum jangka pendek. Sementara itu, Menteri Paradorn Prissananantakul optimistis dekret akan lolos uji hukum, dan menegaskan bahwa program yang sudah berjalan tetap berlaku meskipun dekret dibatalkan.
Pengamat politik dari Universitas Chulalongkorn, Stithorn Thananithichot, menilai bahwa meskipun seluruh dekret dibatalkan, dampaknya lebih bersifat politis daripada destabilisasi ekonomi. Pemerintah masih memiliki ruang belanja untuk melanjutkan proyek, atau dapat menundanya hingga anggaran fiskal 2027 yang dimulai Oktober mendatang. "Secara administratif, pemerintah bisa menjelaskan, tetapi secara politis akan menghadapi kritik keras," katanya.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan instrumen darurat fiskal di tengah tekanan harga energi. Thailand, sebagai mitdagang utama Indonesia di ASEAN, jika pertumbuhannya terganggu dapat berdampak pada permintaan ekspor Indonesia. Selain itu, kebijakan transisi energi Thailand yang agresif juga menjadi tolok ukur bagi negara-negara tetangga dalam merancang strategi energi berkelanjutan di tengah keterbatasan anggaran.
Ke depan, pertanyaan besarnya adalah apakah pemerintah Thailand mampu menjaga momentum reformasi energi tanpa mengorbankan stabilitas fiskal. Atau, akankah tekanan politik memaksa penundaan program yang justru dibutuhkan untuk daya saing jangka panjang?
