Subsidi Transportasi Jakarta Tembus Rp3,75 Triliun, Tarif Transjakarta Tak Berubah 22 Tahun
Baca dalam 60 detik
- Pemprov DKI mengalokasikan Rp3,75 triliun untuk subsidi transportasi umum pada 2025, terutama menjaga tarif Transjakarta tetap Rp3.500.
- Anggaran ini menjadi beban di tengah pemangkasan dana bagi hasil Rp16 triliun pada 2026, namun tiga sektor prioritas tetap dilindungi.
- Pemerintah mengandalkan skema creative financing untuk proyek infrastruktur, seperti revitalisasi kawasan Semanggi, tanpa menguras APBD.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelontorkan subsidi transportasi umum sebesar Rp3,75 triliun pada tahun ini, angka yang mencerminkan beban fiskal sekaligus komitmen menjaga aksesibilitas warga. Subsidi tersebut terutama digunakan untuk menahan tarif Transjakarta yang tidak berubah sejak 22 tahun lalu, yakni Rp3.500 per perjalanan.
Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diambil untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap terjangkau, termasuk bagi warga di daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok. "Tarif Transjakarta belum naik sejak 22 tahun lalu. Subsidi Rp3,75 triliun per tahun adalah bentuk intervensi agar harga tetap rendah," ujarnya dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Senin (22/6).
Di sisi lain, Pemprov DKI tengah menghadapi tekanan fiskal akibat rencana pemangkasan dana bagi hasil sebesar Rp16 triliun pada 2026. Meski demikian, Firdaus menegaskan bahwa tiga sektor—pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial—tidak akan tersentuh pemotongan. Langkah ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam menjaga layanan dasar di tengah keterbatasan anggaran.
Untuk mengatasi keterbatasan APBD, Pemprov DKI mendorong skema creative financing dalam pembangunan infrastruktur. Firdaus mencontohkan proyek Taman Bendera Pusaka dan revitalisasi kawasan Semanggi yang dibiayai tanpa menggunakan dana APBD. "Kami memoles Semanggi tahun depan, semuanya dari sumber non-APBD," katanya. Strategi ini diharapkan menjadi model bagi proyek-proyek lain ke depan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, (nama narasumber tidak disebutkan dalam sumber), menilai bahwa subsidi transportasi yang besar memang diperlukan untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada subsidi tanpa reformasi tarif jangka panjang bisa memberatkan keuangan daerah. "Pemprov perlu mencari keseimbangan antara keterjangkauan dan keberlanjutan fiskal," ujarnya.
Ke depan, tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan layanan transportasi massal yang murah tanpa mengorbankan kualitas. Dengan pemangkasan dana bagi hasil yang sudah di depan mata, Pemprov DKI harus cermat mengelola prioritas dan inovasi pembiayaan. Akankah skema creative financing cukup untuk menambal celah anggaran? Atau akankah warga Jakarta harus bersiap dengan kenaikan tarif yang tertunda selama dua dekade?
