Jam Operasional Jembatan Myanmar-Korea Diperpanjang Hingga Tengah Malam: Solusi Darurat Warga Pinggiran

Pemerintah Regional Yangon resmi memperpanjang jam operasional Jembatan Persahabatan Myanmar-Korea (Dala) hingga tengah malam, sebuah langkah yang diharapkan meringankan beban warga di daerah pinggiran yang selama ini kesulitan mengakses layanan darurat. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Menteri Listrik, Energi, Industri, dan Transportasi Regional Yangon, Dr. Myo Thaw, dalam sidang parlemen regional pada 22 Juni lalu.

Jembatan yang menghubungkan Yangon dengan Kotapraja Dala, Twante, dan Region Ayeyarwady itu sebelumnya hanya beroperasi mulai pukul 04.00 hingga 22.00 setiap hari. Kebijakan ini dinilai menyulitkan warga, terutama saat menghadapi keadaan darurat medis atau urusan sosial mendesak yang kerap terjadi di malam hari. Anggota parlemen Dala, Swe Swe Win, menjadi salah satu pengusul utama perubahan ini setelah menerima banyak keluhan dari konstituennya.

“Sesuai rekomendasi organisasi keamanan terkait, kepolisian setempat telah bekerja sama secara sistematis untuk memastikan keamanan jembatan. Oleh karena itu, izin kini dapat diberikan bagi kendaraan untuk menggunakan jembatan hingga pukul 00.00,” ujar Dr. Myo Thaw dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Regional Yangon.

Perpanjangan jam operasional ini menjadi angin segar bagi warga Dala dan sekitarnya. Sebelumnya, mereka harus memutar lewat jalur lain yang lebih panjang dan rawan kemacetan jika melewati batas waktu. Seorang warga Twante, yang enggan disebut namanya, mengaku sering terlambat membawa keluarganya ke rumah sakit di Yangon karena jembatan sudah tutup. “Sekarang kami punya waktu dua jam tambahan yang sangat berarti,” katanya.

Bagi Indonesia, kebijakan ini mengingatkan pada tantangan serupa di daerah-daerah yang terhubung oleh jembatan besar, seperti Jembatan Suramadu atau Jembatan Merah Putih. Keterbatasan jam operasional sering menjadi kendala bagi mobilitas warga, terutama di malam hari. Pemerintah daerah di Indonesia pun kerap menghadapi dilema antara keamanan dan aksesibilitas. Langkah Myanmar menunjukkan bahwa koordinasi dengan aparat keamanan dapat menjadi solusi untuk memperpanjang jam operasional tanpa mengorbankan keselamatan.

Ke depan, warga berharap jam operasional dapat diperpanjang lebih jauh, bahkan menjadi 24 jam, mengingat volume lalu lintas yang terus meningkat. Namun, hal itu masih bergantung pada evaluasi keamanan dan ketersediaan personel. Pertanyaannya, apakah pemerintah regional Yangon siap mengalokasikan sumber daya tambahan untuk mewujudkan layanan penuh waktu?