Raja Charles III Ungkap Pembayaran Pajak Sukarela Rp600 Miliar, Langkah Transparansi Kerajaan Inggris

Untuk pertama kalinya dalam sejarah monarki Inggris, Raja Charles III secara sukarela memublikasikan rincian pembayaran pajak pribadinya, mengungkapkan total lebih dari £30 juta—setara sekitar Rp600 miliar—yang telah disetorkan ke otoritas pajak sejak ia naik takhta. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap keuangan kerajaan dan komitmen sang raja untuk menghadirkan transparansi yang lebih besar.

Menurut laporan keuangan tahunan yang dirilis Istana Buckingham, Raja berusia 77 tahun itu membayar £11,7 juta pada tahun fiskal 2023/2024 dan £12,9 juta pada 2024/2025. Meskipun laporan untuk 2025/2026 masih dalam proses audit, pejabat istana menyatakan total keseluruhan akan melampaui £30 juta. Permintaan untuk memublikasikan angka-angka ini datang langsung dari Charles sendiri, seperti diungkapkan James Chalmers, Keeper of the Privy Purse.

Langkah ini mengikuti jejak konstitusional signifikan lainnya: Pangeran William, 44 tahun, untuk pertama kalinya mengungkapkan pembayaran pajak sukarela sebagai Adipati Cornwall sejak menjadi pewaris takhta. Sekretaris pribadi William, Ian Patrick, menegaskan bahwa sang pangeran memilih untuk memublikasikan angka-angka tersebut karena menyadari minat publik terhadap pengaturan keuangan kerajaan dan pentingnya transparansi yang memadai. Laporan menunjukkan William membayar £8,34 juta pada 2023/2024 dan £7,76 juta pada 2024/2025 dari pendapatan Duchy of Cornwall, dengan pembayaran tambahan diharapkan setelah laporan terbaru selesai diaudit.

Konteks Indonesia: Langkah transparansi keuangan kerajaan Inggris ini relevan dengan diskusi di Indonesia mengenai keterbukaan informasi lembaga negara dan pengelolaan keuangan publik. Meskipun Indonesia tidak memiliki monarki, prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ditunjukkan Charles III dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga negara, termasuk dalam pengelolaan dana abadi atau yayasan yang menerima hibah pemerintah. Publik Indonesia yang semakin kritis terhadap penggunaan uang negara mungkin melihat langkah ini sebagai standar yang patut ditiru.

Di sisi lain, langkah transparansi ini tidak luput dari kritik. Graham Smith, kepala eksekutif kelompok kampanye anti-monarki Republic, menyebut Sovereign Grant—dana yang membiayai tugas resmi raja dan operasional rumah tangga kerajaan—sebagai "menggelembung". Sementara itu, Dan Neidle, pendiri Tax Policy Associates, menilai bahwa Raja Charles III sama sekali berbeda dari wajib pajak lainnya, dan batas antara aset pribadi dan aset mahkota sangat kabur. Kritik ini menyoroti bahwa meskipun ada upaya transparansi, struktur keuangan kerajaan tetap unik dan sulit dibandingkan dengan warga biasa.

Laporan tahunan juga mengungkapkan bahwa Charles membayar sewa £503.711 kepada William untuk penggunaan Highgrove House di Gloucestershire, yang ditempati raja melalui pengaturan dengan Duchy of Cornwall. Selain itu, Duchy of Cornwall menerima sekitar £1,5 juta per tahun dari Kementerian Kehakiman untuk sewa Penjara Dartmoor, yang telah ditutup sejak Juli 2024 karena tingginya kadar radon. Pejabat istana mengatakan William telah meminta agar pendapatan tersebut dialihkan untuk proyek regenerasi yang bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Ke depan, pertanyaan yang muncul adalah apakah langkah transparansi ini akan menjadi preseden permanen bagi monarki Inggris, atau hanya respons sementara terhadap tekanan publik. Dengan Sovereign Grant yang direncanakan turun menjadi £100 juta dalam lima tahun ke depan, dan Pangeran William yang berencana memodernisasi Duchy of Cornwall dengan menjual sekitar 20 persen kepemilikan tanahnya untuk investasi berkelanjutan, keluarga kerajaan tampaknya berusaha menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Namun, tanpa pengawasan independen yang ketat, skeptisisme publik mungkin tetap tinggi.