Tarif Listrik Mahal, Warga Filipina Berbondong Pasang Panel Surya: Booming yang Mengubah Lanskap Energi Asia Tenggara

Di tengah panasnya terik matahari Manila, Edwin Salas menyaksikan panel surya pertamanya terpasang di atap rumah—sebuah keputusan yang lahir dari keputusasaan terhadap tagihan listrik yang menggerogoti pendapatan. Fenomena serupa kini melanda Filipina, di mana konflik Timur Tengah telah mempercepat transisi energi dari bawah, mengubah wajah sektor kelistrikan negara kepulauan itu.

Filipina, dengan populasi 116 juta jiwa, mencatat lonjakan instalasi atap surya yang hampir dua kali lipat sejak awal 2025. Laporan dari lembaga think tank energi global, Ember, menyebut negara ini kini menjadi pembeli panel surya terbesar kedua dari China, setelah Vietnam. Pemicunya bukanlah kesadaran lingkungan, melainkan tekanan ekonomi: tarif listrik Filipina adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, ditambah pemadaman bergilir yang kerap melumpuhkan aktivitas.

“Bahkan jika kami tidak mencapai tagihan nol, kami bisa menghemat banyak dan tetap punya listrik saat pemadaman,” ujar Salas, sopir shuttle bus berusia 46 tahun, kepada AFP di rumahnya dua jam selatan Manila. Kisahnya mewakili jutaan warga yang melihat panel surya sebagai penyelamat finansial, bukan sekadar gaya hidup hijau. Brenda Valerio, direktur negara New Energy Nexus, menegaskan pergeseran ini: “Selama bertahun-tahun, atap surya sering dibingkai sebagai pilihan lingkungan. Hari ini, itu adalah respons praktis terhadap tekanan finansial.”

Lonjakan permintaan ini juga didorong oleh faktor geopolitik. Konflik Timur Tengah yang pecah akhir Februari lalu telah mengganggu rantai pasok energi global, membuat harga listrik semakin tidak menentu. Mike de Guzman, CEO Solaric yang berbasis di Manila, menggambarkan situasinya dramatis: “Ini seperti perang terjadi dan kami adalah pabrik peluru.” Stok lima bulan ludes dalam hitungan minggu, dan perusahaannya masih menerima 60 panggilan per hari berbulan-bulan kemudian.

Di balik ledakan ini, ada peran besar China sebagai pemasok utama. Sepanjang Januari hingga Mei, China mengekspor sel dan panel surya senilai US$13,96 miliar, naik 26% dibanding periode sama tahun lalu. Asia Tenggara menjadi penyumbang utama pertumbuhan ini, dengan Malaysia dan Thailand gencar mendorong adopsi, sementara Kamboja mencatat rekor impor pada Maret. Indonesia juga meningkatkan pembelian, namun subsidi energi yang besar dan kuota ketat membuat konsumen kurang tertarik beralih.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di rumah-rumah. Pusat perbelanjaan besar seperti SM Group telah memasang lebih dari 200.000 panel surya yang memasok sekitar 50% kebutuhan energi di mal-mal mereka, termasuk Mall of Asia yang ikonik. Frederic DyBuncio, presiden dan CEO SM Investments Corp, mengakui bahwa langkah ini murni untuk menghemat biaya: “Kami memasang panel surya di mal kami hanya untuk menghemat energi.” Pesaingnya, Robinsons, kini mempromosikan “28 mal bertenaga surya”, sementara Ayala memiliki panel di 13 properti. Korporasi-korporasi ini melihat atap sebagai aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Namun, di balik optimisme, ada hambatan struktural. Biaya awal yang tinggi—sekitar US$3.000 hingga US$5.000 untuk sistem rumah tangga—masih menjadi tembok bagi banyak keluarga. Valerio menyebut angka itu “terlalu mahal” bagi kelas menengah tanpa akses pembiayaan. Pemerintah memang menawarkan program pembiayaan untuk pegawai negeri, tetapi pilihan bagi warga biasa sangat terbatas. Selain itu, birokrasi perizinan menjadi momok: proses yang seharusnya 10 hari bisa memakan waktu hingga delapan bulan di beberapa daerah. Ketua Senat Filipina, Sherwin Gatchalian, menyerukan penyederhanaan proses perizinan, menyebut “red tape” sebagai masalah utama.

Jose Rafael Mendoza, presiden Aliansi Energi Surya dan Penyimpanan Filipina, mewakili para pelaku industri yang mendesak penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk menekan biaya. “Kami memiliki begitu banyak permintaan yang terpendam di Filipina,” ujarnya. Ia mencontohkan Australia, di mana satu dari tiga rumah telah memasang panel surya, sebagai bukti bahwa Filipina bisa mengikuti jejak serupa. “Kami percaya akan ada lintasan yang serupa,” tambahnya.

Bagi Indonesia, fenomena ini menawarkan pelajaran berharga. Meski Indonesia juga meningkatkan impor panel surya, subsidi energi yang besar justru mengurangi insentif bagi konsumen untuk beralih. Jika Filipina bergerak dari bawah karena tekanan harga, Indonesia masih bergantung pada kebijakan dari atas. Pertanyaannya, akankah pemerintah Indonesia belajar dari pengalaman Filipina untuk mendorong adopsi energi surya sebelum krisis listrik melanda? Atau akankah kita menunggu hingga tagihan listrik menjadi beban yang tak tertahankan?