Pejabat Dagang AS Kecam Praktik Beijing, Akui Washington Lalai
Baca dalam 60 detik
- William Kimmitt menuding China menggunakan subsidi dan hambatan regulasi untuk menguasai pasar AS, tanpa menyebut nama negara tersebut.
- Ia juga mengkritik pemerintah AS yang dianggap membiarkan industri dalam negeri merosot selama puluhan tahun.
- Kunjungan Trump ke Beijing menghasilkan sedikit kemajuan nyata, meski dibentuk dewan perdagangan bersama untuk menurunkan tarif US$30 miliar.

Seorang pejabat tinggi perdagangan Amerika Serikat melontarkan kritik tajam terhadap praktik dagang China, namun juga mengakui bahwa Washington telah lama lengah dalam melindungi industrinya sendiri. Dalam pidato di Hudson Institute, Kamis (21/6), William Kimmitt, Menteri Perdagangan Luar Negeri AS, menyoroti berbagai taktik Beijing yang dinilai tidak adil—tanpa secara eksplisit menyebut nama China.
Kimmitt menuding China menggunakan subsidi, praktik dumping, hambatan regulasi, serta dukungan terhadap perusahaan milik negara untuk membangun industri dan merebut pangsa pasar AS. “Mereka menggunakan setiap alat yang tersedia,” ujarnya. Namun, ia juga menyalahkan pemerintah AS yang selama ini “terlalu sering berdiam diri” saat pabrik-pabrik Amerika tutup dan produksi berpindah ke luar negeri. Pernyataan ini menandai perubahan nada di tengah kebijakan “America First” yang diusung Presiden Donald Trump.
Kebijakan perdagangan Trump yang agresif, termasuk tarif dan pemutusan rantai pasok dengan China, menjadi landasan pidato Kimmitt. Ia menekankan pentingnya membangun kembali kapasitas manufaktur AS—dari pabrik, tungku peleburan, hingga energi dan tenaga kerja terampil—untuk mendukung ekonomi, infrastruktur, dan pertahanan nasional. Acara yang bertajuk “Advancing American Interests Through Trade, Investment and Commercial Diplomacy” juga membahas kecerdasan buatan (AI), mineral kritis, dan energi.
Pidato Kimmitt muncul setelah kunjungan Trump ke Beijing pada pertengahan Mei lalu—kunjungan presiden AS pertama ke China sejak 2017. Meski diiringi harapan tinggi, pertemuan dengan Presiden Xi Jinping itu hanya menghasilkan sedikit kemajuan nyata. Isu struktural seperti ketimpangan perdagangan, ketegangan seputar Taiwan, AI, dan semikonduktor tidak mengalami perubahan berarti. Gedung Putih hanya mengumumkan pembentukan Dewan Perdagangan bersama dan dewan investasi.
Bagi Indonesia, dinamika ini memiliki implikasi langsung. Sebagai negara yang juga kerap menghadapi tekanan tarif AS dan persaingan dengan produk China, kebijakan “America First” dapat mempengaruhi arus investasi dan perdagangan di kawasan. Jika AS semakin proteksionis, Indonesia berpotensi kehilangan akses pasar atau justru menjadi tujuan relokasi rantai pasok. Di sisi lain, komitmen China membeli produk pertanian AS bisa memicu perubahan harga komoditas global yang berdampak pada ekspor Indonesia.
Menurut analis perdagangan internasional, pernyataan Kimmitt mencerminkan frustrasi Washington yang sudah berlangsung lama, tetapi juga pengakuan atas kegagalan kebijakan masa lalu. “AS kini mencoba menyeimbangkan kembali, namun tanpa kerja sama nyata dari China, hasilnya mungkin terbatas,” ujar seorang pengamat. Ke depan, efektivitas Dewan Perdagangan bersama akan menjadi ujian apakah kedua negara bisa meredakan ketegangan atau justru semakin menjauh.



