24 WNI Dipulangkan dari Rusia Setelah Marcos Angkat Kasus ke Putin
Baca dalam 60 detik
- Puluhan warga Filipina yang ditahan di Rusia selama sembilan bulan tanpa dakwaan resmi akhirnya kembali ke Manila setelah intervensi langsung presiden.
- Pemulangan terjadi setelah pertemuan bilateral Marcos-Putin di sela KTT ASEAN-Rusia di Kazan, menunjukkan diplomasi tingkat tinggi berhasil membuka kebuntuan.
- Kasus ini menyoroti kerentanan pekerja migran terhadap sindikat perekrutan ilegal, dengan investigasi masih berlangsung untuk mengungkap jaringan di baliknya.
Dua puluh empat warga negara Filipina yang mendekam di tahanan Rusia selama hampir sembilan bulan tanpa proses hukum yang jelas akhirnya tiba di Manila pada Minggu (21/6) dini hari. Kepulangan mereka terjadi setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr secara pribadi mengangkat kasus tersebut dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela KTT Peringatan ASEAN-Rusia di Kazan.
Kedatangan para pekerja migran itu terbagi dalam dua gelombang. Enam orang mendarat di Terminal 1 Bandara Internasional Ninoy Aquino (NAIA) melalui Philippine Airlines (PAL) Penerbangan PR737, disusul 18 lainnya dengan PAL Penerbangan PR733. Menteri Luar Negeri Maria Theresa Lazaro dan Menteri Pekerja Migran Hans Cacdac secara langsung menyambut kepulangan mereka.
Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) menyatakan proses repatriasi dilakukan dengan koordinasi penuh otoritas Rusia, serta melibatkan Departemen Pekerja Migran (DMW) dan Otoritas Kesejahteraan Pekerja Luar Negeri (OWWA). Pemerintah Filipina memastikan akan memberikan dukungan pemulihan dan reintegrasi bagi para pemulang, sementara investigasi terus berjalan untuk mengungkap skema perekrutan ilegal yang menjerat mereka.
Marcos sebelumnya mengumumkan bahwa para pekerja akan segera pulang setelah ia menyampaikan situasi mereka kepada Putin. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemimpin Rusia dan pemerintah setempat atas bantuan penyelesaian masalah ini. Menurut Marcos, para warga Filipina itu ditahan di kota Irkutsk, Siberia tenggara, tanpa pernah secara resmi didakwa melakukan pelanggaran hukum.
Kasus ini mengingatkan pada kerentanan pekerja migran Filipina di luar negeri, terutama yang tergiur tawaran kerja di negara dengan regulasi imigrasi ketat. Investigasi awal mengindikasikan mereka mungkin terjebak dalam jaringan perekrutan ilegal yang menjanjikan pekerjaan di Rusia, namun berujung pada penahanan karena pelanggaran dokumen. Pemerintah Filipina kini fokus pada pemulihan para korban sekaligus memburu dalang di balik skema tersebut.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan pekerja migran di negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda. Meski tidak ada warga Indonesia yang terlibat dalam insiden ini, pola perekrutan ilegal serupa kerap ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Koordinasi diplomatik tingkat tinggi, seperti yang dilakukan Marcos, bisa menjadi preseden bagi negara-negara ASEAN dalam menangani kasus serupa di masa depan.
Ke depan, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauh mana pemerintah Filipina mampu mengungkap jaringan perekrutan ilegal yang mengirim para pekerja ke Rusia. Tanpa tuntutan hukum yang jelas, kasus ini juga menyoroti celah dalam sistem peradilan Rusia terhadap pekerja asing. Apakah pemulangan ini akan diikuti dengan reformasi perlindungan pekerja migran di kawasan? Waktu yang akan menjawab.
