Xi Dukung Pemimpin Myanmar di Tengah Krisis, 18 MoU Diteken
Baca dalam 60 detik
- Presiden China Xi Jinping dan pemimpin Myanmar Min Aung Hlaing menandatangani 18 nota kesepahaman di Beijing, mencakup transportasi lintas batas, perdagangan bebas, dan bantuan bencana.
- Pertemuan ini menegaskan dukungan Beijing terhadap pemerintahan militer Myanmar yang berkuasa sejak kudeta 2021, di tengah konflik bersenjata dan krisis politik.
- Kunjungan Min Aung Hlaing ke China, yang kedua dalam setahun, memperkuat posisi internasionalnya sekaligus menunjukkan pergeseran poros diplomatik Myanmar dari India ke China.
Presiden China Xi Jinping secara terbuka memberikan dukungan politik kepada pemimpin Myanmar, Min Aung Hlaing, dalam pertemuan bilateral di Beijing, Selasa (16/6). Keduanya menyaksikan penandatanganan 18 nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama di bidang transportasi lintas batas Subkawasan Mekong Raya, perdagangan bebas, bantuan bencana alam, kesehatan, dan media.
Xi menegaskan bahwa Beijing menempatkan hubungan dengan Naypyitaw sebagai prioritas dalam strategi diplomasi dengan negara tetangga. Menurut kantor berita Xinhua, Xi menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Myanmar saat ini dalam pembangunan dan keamanan nasional. "Saya bersedia terus memperkuat kepemimpinan kita, melanjutkan persahabatan persaudaraan antara kedua rakyat, dan memperdalam kerja sama strategis komprehensif," ujar Xi seperti dikutip CCTV.
Kunjungan Min Aung Hlaing ke China merupakan yang pertama sejak ia memenangkan pemilu kontroversial pada Desember dan Januari lalu di tengah kondisi negara yang dilanda perang saudara. Sebelumnya, ia menjabat sebagai panglima militer sebelum beralih menjadi presiden. Pertemuan dengan Xi ini adalah yang kedua dalam waktu kurang dari setahun, setelah sebelumnya ia menghadiri KTT Organisasi Kerja Sama Shanghai di Tianjin pada Agustus lalu.
China selama ini menjadi salah satu mitra asing terpenting bagi militer Myanmar, yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari 2021. Kudeta tersebut memicu perlawanan bersenjata di berbagai wilayah. Dalam pertemuan tersebut, Xi kembali menekankan dukungan China terhadap upaya penyatuan kekuatan politik domestik dan pemulihan stabilitas di Myanmar. "China mendukung semua pihak di Myanmar untuk memajukan perdamaian dan rekonsiliasi melalui dialog, serta mencapai stabilitas abadi di Myanmar utara," kata Xi.
Selain itu, Xi mendorong kedua belah pihak untuk memajukan proyek-proyek infrastruktur utama dengan jaminan keamanan. Ia menilai kemajuan proyek tersebut akan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi Myanmar. Beijing telah menginvestasikan dana besar di Myanmar melalui Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI), termasuk pipa minyak dan gas yang melintasi negara itu serta infrastruktur pelabuhan laut dalam yang direncanakan.
Menariknya, meskipun Min Aung Hlaing memilih India sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya setelah menjadi presiden, kunjungan beruntun ke China ini dinilai analis sebagai indikasi semakin eratnya hubungan dengan Beijing. Hal ini juga dipandang sebagai upaya meningkatkan legitimasi internasionalnya di tengah isolasi diplomatik akibat kudeta dan pelanggaran HAM. Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati mengingat posisi ASEAN yang terbelah dalam menyikapi krisis Myanmar. China yang cenderung mendukung junta militer dapat mempersulit upaya ASEAN mendorong dialog inklusif dan implementasi Konsensus Lima Poin.
Ke depan, apakah China akan semakin memperkuat cengkeramannya di Myanmar melalui investasi infrastruktur dan dukungan politik, atau justru mendorong rekonsiliasi yang lebih luas? Jawabannya akan menentukan stabilitas kawasan, termasuk dampaknya terhadap arus perdagangan dan keamanan di perbatasan Indonesia.
