India Blokir Telegram Jelang Ujian Kedokteran: Antisipasi Kecurangan atau Pelanggaran Hak Digital?

Pemerintah India mengambil langkah kontroversial dengan memblokir sementara aplikasi pesan instan Telegram, hanya beberapa hari sebelum ujian masuk kedokteran nasional (NEET-UG) yang sempat tertunda akan digelar ulang pada 21 Juni. Keputusan ini diambil setelah muncul kekhawatiran bahwa platform tersebut digunakan oleh sindikat kecurangan untuk membocorkan soal ujian.

Badan Pengujian Nasional (NTA) menyambut baik pemblokiran tersebut. Dalam pernyataannya, NTA menyebut langkah ini sebagai respons terhadap "penggunaan terorganisir platform Telegram oleh sindikat kecurangan untuk menipu kandidat". Namun, langkah ini langsung menuai kritik dari pengguna internet dan aktivis hak digital yang menilai kebijakan tersebut hanya sebagai "solusi tambal sulam" yang tidak menyentuh akar permasalahan.

Menurut data NTA, sebanyak 2,28 juta kandidat mengikuti ujian pada 3 Mei lalu di lebih dari 5.000 pusat ujian di seluruh India. Namun, dalam hitungan hari, NTA membatalkan hasil ujian setelah muncul tuduhan kebocoran soal yang memicu protes massal. Biro Investigasi Pusat (CBI) kini menangani kasus ini dan telah menangkap lebih dari belasan orang.

Pemblokiran Telegram ini bukanlah yang pertama kali terjadi di India. Sebelumnya, platform seperti TikTok dan beberapa aplikasi asal China juga pernah diblokir dengan alasan keamanan nasional. Namun, konteks kali ini lebih spesifik: Telegram dituding menjadi sarana utama penyebaran soal bocor dan penipuan yang menargetkan calon mahasiswa kedokteran.

Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi India telah memerintahkan pembatasan akses Telegram hingga 22 Juni. Selain itu, fitur edit pesan di Telegram juga dinonaktifkan hingga 30 Juni karena dinilai digunakan untuk "memalsukan" bukti kebocoran soal. Pusat Koordinasi Kejahatan Siber India (I4C) juga telah menutup sejumlah kanal, grup, dan bot Telegram yang secara terbuka menawarkan akses ke soal ujian palsu.

NTA mengklaim bahwa operator kanal-kanal tersebut meminta uang ratusan ribu rupee dari kandidat dan keluarga mereka dengan iming-iming akses ke soal ujian ulang. Padahal, menurut NTA, "tidak ada soal yang tersedia di luar rantai ujian yang aman". Meski demikian, NTA menyatakan menyesali ketidaknyamanan yang ditimbulkan bagi pengguna Telegram yang sah.

Kritik paling keras datang dari Internet Freedom Foundation (IFF), organisasi advokasi hak digital India. IFF menyebut pemblokiran ini "reaktif dan tidak efektif" serta akan menghukum pengguna biasa alih-alih mengatasi sumber kebocoran ujian yang sistemik. "Pemblokiran ini terjadi di hari-hari terakhir persiapan NEET, ketika ribuan siswa bergantung pada Telegram untuk grup belajar, pemecahan keraguan, dan berbagi sumber daya," demikian pernyataan IFF.

IFF juga menambahkan bahwa melarang Telegram tidak akan menghentikan kebocoran yang terjadi dari dalam sistem pendidikan, termasuk dari orang dalam dan rantai percetakan serta logistik. Mereka menilai langkah pemerintah kurang transparan dan tidak konstitusional.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi pengingat akan tantangan serupa dalam menjaga integritas ujian nasional di era digital. Meskipun belum ada pemblokiran serupa, praktik kecurangan berbasis teknologi juga pernah terungkap dalam beberapa ujian masuk perguruan tinggi di tanah air. Pertanyaan yang muncul: apakah pembatasan akses platform digital benar-benar solusi efektif, atau justru menimbulkan masalah baru bagi pengguna yang sah?